Belanja Pegawai Kota Bima Tertinggi di NTB, Pemkot Siapkan Evaluasi PPPK dan TPP ASN
Mataram (NTBSatu) – Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, Kota Bima menempati posisi teratas dalam persentase belanja pegawai di NTB tahun anggaran 2026.
Nilainya mencapai 58,28 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Komposisi tersebut memperlihatkan dominasi belanja pegawai dalam struktur anggaran daerah.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Bima (Diskominfotik), Dr. Muhammad Hasyim menjelaskan, tingginya angka tersebut berkaitan dengan kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia menegaskan, jumlah PPPK Penuh Paktu maupun Paruh Waktu memberikan beban signifikan terhadap APBD. Seluruh pembiayaan gaji berasal dari anggaran daerah, sehingga mendorong peningkatan belanja pegawai secara keseluruhan.
“Penyebab utama tingginya belanja pegawai dalam struktur APBD Kota Bima, karena banyaknya PPPK Penuh Waktu dan Paruh Waktu. Kemudian, untuk penggajiannya semuanya membebani APBD,” ungkapnya kepada NTBSatu , Senin, 27 April 2026.
Sementara itu, alokasi belanja infrastruktur Kota Bima berada pada posisi ketujuh di tingkat provinsi dengan persentase 19,83 persen. Perbandingan ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan beban belanja pegawai.
Pemkot Bima Susun Penyesuaian Bertahap
Pemerintah Kota (Pemkot) Bima mulai menyusun strategi untuk menyeimbangkan komposisi anggaran, salah satunya dengan evaluasi terhadap tenaga PPPK. Pemerintah berencana menilai kembali kinerja dan kedisiplinan sebelum memperpanjang kontrak kerja.
Hasyim menyebut rasio belanja publik, terutama untuk infrastruktur, masih belum ideal. Oleh karena itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melakukan penyesuaian secara bertahap.
“Rasio belanja publik kita terutama alokasi belanja infrastruktur itu memang agak timpang, tetapi teman-teman TAPD secara bertahap akan melakukan penyesuaian,” tambahnya.
Selain evaluasi PPPK, pemerintah juga mempertimbangkan peninjauan kembali Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Langkah ini diharapkan dapat membuka ruang anggaran, untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
Hasyim menilai, pengurangan beban belanja pegawai melalui simulasi kebijakan, termasuk kemungkinan penghapusan TPP bagi ASN tertentu.
“Kemudian, ada rencana memotong TPP dari ASN Penuh Waktu. TPP itu mungkin tahun depan ini akan dicoba simulasi untuk ditiadakan, sehingga ketimpangan belanja pegawai bisa berkurang banyak,” lanjutnya.
Upaya menekan porsi belanja pegawai hingga berada di bawah 50 persen tetap menghadapi tantangan. Keterbatasan pendapatan daerah membuat langkah penyesuaian perlu berjalan secara hati-hati.
Melalui evaluasi PPPK dan penyesuaian TPP ASN, Pemkot Bima menargetkan struktur APBD yang lebih seimbang. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan alokasi pembangunan tanpa mengabaikan kebutuhan belanja pegawai. (*)
