Meritokrasi Tanpa Hasil: Membaca Ulang Arah Kepemimpinan NTB
Oleh: Amal Abrar – Direktur Liberasi Institute
Tulisan tentang “Paradoks Kedaerahan” yang dimuat di NTBSatu.com dengan judul “Kursi Sekda NTB dan Paradoks Kedaerahan di Era Birokrasi tanpa Sekat” yang ditulis oleh Wahidi Akbar Sirinawa – Ketua Komunikasi, Informasi, dan Telekomunikasi Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah NTB sesungguhnya membuka diskusi penting: Apakah birokrasi harus berbasis asal daerah atau meritokrasi? Namun, perdebatan itu menjadi kurang relevan ketika kita mengabaikan satu hal paling mendasar—hasil nyata dari kepemimpinan itu sendiri.
Dalam konteks Nusa Tenggara Barat, publik tidak sedang terjebak pada romantisme “putra daerah”. Publik sedang membandingkan, secara konkret, apa yang dulu terlihat dan apa yang sekarang belum tampak. Tentu harus ada pembanding. Paling dekat ya kepemimpinan sebelumnya, NTB Gemilang.
Mari kita tarik ke awal kepemimpinan Dr. Zulkieflimansyah pada 2018. Tahun itu bukan tahun normal. NTB diguncang Gempa Lombok 2018 yang meluluhlantakkan sendi ekonomi, terutama di Pulau Lombok. Sektor pariwisata runtuh, ribuan rumah rusak, dan aktivitas ekonomi tersendat.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada 2018, ekonomi NTB sempat mengalami kontraksi tajam (bahkan minus akibat gangguan sektor tambang dan dampak gempa). Namun yang menarik, hanya dalam satu tahun, NTB menunjukkan pemulihan yang relatif cepat.
Pada 2019, ekonomi NTB tumbuh sekitar 3,9%. Jika dibedah per sektor:
- Konstruksi tumbuh tinggi (sekitar 7–8%), didorong rehabilitasi pasca gempa
- Perdagangan besar & eceran tumbuh sekitar 4–5%
- Transportasi & pergudangan kembali tumbuh setelah terpukul gempa
- Akomodasi & makan minum (pariwisata) mulai pulih di kisaran 5%
- Pertanian tetap stabil di kisaran 2–3% sebagai penopang ekonomi rakyat
Struktur ekonomi NTB saat itu juga menunjukkan:
- Pertanian berkontribusi sekitar 22–24%
- Pertambangan sekitar 20%+ (meski fluktuatif)
- Perdagangan sekitar 13%
- Konstruksi sekitar 10–11%
Artinya, pemulihan tidak hanya terjadi di atas kertas, tetapi juga menyentuh sektor-sektor yang langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat.
Yang membuatnya semakin kontras adalah: pemulihan ini tidak berdiri sendiri. Ia berjalan seiring dengan berbagai program strategis yang memiliki arah jelas.
Event internasional seperti MotoGP Mandalika dan MXGP Lombok menjadi pengungkit sektor pariwisata dan global exposure. Program beasiswa luar negeri mendorong investasi sumber daya manusia. Gerakan Zero Waste membangun kesadaran lingkungan. Semua itu dirangkai dalam satu narasi besar: NTB Gemilang, yang memiliki “mesin penggerak” yang bisa dilihat dan dirasakan.
Bandingkan dengan kondisi hari ini di bawah kepemimpinan Lalu Muhammad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri.
Narasi besar yang diusung adalah “NTB Mendunia”. Sebuah visi yang tidak kalah ambisius. Namun persoalannya, sudah setahun lebih, sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu, hingga saat ini, publik belum melihat padanan konkret yang setara dengan narasi tersebut.
Pada akhirnya kepemimpinan publik adalah soal legitimasi berbasis kinerja. Dan kinerja itu tidak bisa disembunyikan—ia tercermin dalam angka-angka BPS, dalam geliat pasar, dalam tingkat hunian hotel, dalam aktivitas UMKM, dan dalam optimisme Masyarakat.
Jika menggunakan kacamata ekonomi sektoral, indikator yang paling mudah dibaca publik adalah: Apakah sektor pariwisata menunjukkan lonjakan signifikan? Apakah perdagangan rakyat meningkat? Apakah konstruksi bergerak agresif seperti pasca gempa dulu? Jawabannya, setidaknya sejauh ini, belum menunjukkan akselerasi yang mencolok.
Di sisi lain, ruang publik justru diisi oleh polemik yang tidak produktif: mulai dari isu “Sekda impor” hingga dugaan persoalan tata kelola seperti kasus “dana siluman”. Terlepas dari benar atau tidaknya, isu-isu ini menyita energi politik dan birokrasi.
Di titik ini, perdebatan “putra daerah vs meritokrasi” menjadi kehilangan substansi. Sebab, dalam praktiknya, masyarakat tidak menilai berdasarkan asal-usul pejabat, tetapi berdasarkan dampak kebijakan.
Meritokrasi hanya akan dihargai jika menghasilkan: Pertumbuhan ekonomi yang terasa, lapangan kerja, peningkatan kesejahteraan.
Sebaliknya, jika meritokrasi tidak menghasilkan apa-apa selain konflik elit, maka ia hanya akan dipersepsikan sebagai bentuk lain dari elitisme. Kedaerahan tanpa kompetensi juga berbahaya. Namun yang paling penting: Kepemimpinan harus bisa diuji dengan realitas—bukan sekadar narasi. Dan saat ini, saya sebagian masyarakat NTB yang resah sekaligus gusar mulai bertanya: “Di mana letak ‘Mendunia’ itu, jika di dalam daerah (putra/putri) sendiri belum terasa dan merasakannya?”. (*)
