Pemkab Lombok Timur Usulkan Data Desil untuk Amankan Pasokan Elpiji Bersubsidi
Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur menanggapi, fenomena panic buying atau belanja berlebih dalam beberapa pekan terakhirs sebagai pemicu utama masyarakat sulit mendapatkan gas elpiji 3 kilogram.
Di samping faktor psikologis, tim Satuan Tugas (Satgas) juga menemukan adanya fenomena tidak tepat sasaran distribusi di mana sektor usaha yang tidak berhak menggunakan gas bersubsidi.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin menegaskan, saat ini masih banyak sektor industri yang menggunakan gas subsidi untuk masyarakat kurang mampu.
“Masih banyak yang tidak boleh pakai ternyata pakai elpiji 3 kilogram ini. Padahal sudah jelas pada tabung, gas tersebut untuk masyarakat miskin,” katanya, Senin, 13 April 2026.
Haerul Warisin juga mengatakan, jika situasi tersebut tambah buruk dengan isu-isu yang tidak benar tentang tersendatnya pasokan. Selain itu, ia menegaskan, peningkatan daya beli dan kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar juga akibat pertumbuhan ekonomi Lombok Timur yang mencapai peringkat kedua tertinggi di NTB.
Menurutnya, peningkatan kebutuhan ini tidak dibarengi dengan kesadaran penggunaan sesuai peruntukan. Fakta di lapangan menunjukkan, adanya 1.000 kandang ayam masih menggunakan gas elpiji 3 kilogram.
Satgas juga menemukan, sejumlah mitra dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih menggunakan gas bersubsidi tersebut. Guna menekan kepanikan masyarakat, Pemkab Lombok Timur mendesak Pertamina untuk melakukan super ekstra dropping.
Berdasarkan data dari Sales Branch Manager (SBM) Rayon 1 NTB, Lombok Timur menerima distribusi harian mencapai 40.665 tabung yang berarti naik lima hingga enam ribu tabung dari alokasi reguler.
Salah satu agen gas di Selong mengaku, kewalahan dengan daya beli masyarakat. “Agen tidak bisa berbuat banyak, Pertamina pun kewalahan. Saat ini tren masyarakat membeli sekaligus tabung dan isinya,” ujarnya.
Di sisi lain, ia menyebut, tim Satgas sudah melakukan operasi pasar atau inspeksi mendadak guna menstabilkan harga agar sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Skema fluktuatif diyakini bisa mengembalikan kondisi distribusi normal.
Solusi Jangka Panjang
Pemkab Lombok Timur berencana mengusulkan penggunaan data desil kemiskinan, pada kementerian terkait guna memutus rantai distribusi yang tidak tepat sasaran. Harapannya, langkah ini bisa menjadi basis data tunggal dalam menyalurkan tabung gas melon, agar benar-benar masyarakat yang berhak menerimanya.
Haerul Warisin juga mengingatkan, agar para agen tidak memotong jatah pangkalan. Satgas akan melakukan pengawasan ketat, guna memastikan pasokan tambahan dari Pertamina tidak diserap sektor usaha non-subsidi. (Inda)
