Sumbawa Besar (NTBSatu) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyoroti pentingnya profesionalisme dan integritas panitia dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 dan membuka Bimbingan Teknis (Bimtek).
Bupati Jarot juga menegaskan, Bimtek ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan sesuai aturan dan prinsip demokrasi yang sehat. “Panitia harus menjaga amanah yang telah diberikan dan menjalankan tugas secara profesional,” tegasnya, Senin, 13 April 2026.
Ia mengingatkan, pelaksanaan Pilkades tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang berlaku, apalagi menjadi alat kepentingan politik tertentu. “Jangan sampai Pilkades ini melenceng dari aturan atau dijadikan objek politik,” ujarnya.
Menurutnya, Bimtek merupakan amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan guna memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan baik dan akuntabel. “Ini bagian dari upaya kita menjaga kualitas pemerintahan hingga ke tingkat desa,” katanya.
Bupati Jarot juga meminta seluruh peserta mengikuti materi dengan serius, agar mampu menjalankan peran masing-masing secara optimal di lapangan. “Bimtek ini harus diikuti dengan sungguh-sungguh agar tugas dapat dijalankan dengan benar,” tambahnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumbawa, Rachman Ansori menjelaskan, kegiatan ini merupakan tahapan kedua dari total 19 tahapan Pilkades 2026. “Bimtek ini adalah bagian dari tahapan penting dalam proses Pilkades,” jelasnya.
Ia menyebut, Pilkades 2026 merupakan gelombang pertama yang diikuti 20 desa secara serentak dan satu desa melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW). “Tahun ini ada 20 desa Pilkades serentak dan satu desa PAW,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, pelaksanaan Pilkades di Sumbawa akan berlangsung dalam tiga gelombang hingga 2030. “Gelombang kedua dijadwalkan tahun 2028 dengan 119 desa dan gelombang terakhir pada 2030,” tambahnya.
Dengan penguatan kapasitas panitia melalui Bimtek ini, Pemkab Sumbawa berharap Pilkades 2026 dapat berlangsung jujur, adil, dan bebas dari intervensi politik, sekaligus memperkuat fondasi demokrasi di tingkat desa. (Marwah)
