Kerap Jadi Lokasi Mesum, Dinas PUPR Mataram Copot Kursi Trotoar Depan Kantor Gubernur
Mataram (NTBSatu) – Pemandangan berbeda terlihat di sepanjang trotoar depan Pendopo dan Kantor Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).
Sejumlah kursi besi yang sebelumnya kerap dimanfaatkan warga untuk bersantai kini telah dibongkar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram.
Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, mengonfirmasi pencopotan fasilitas publik tersebut dilakukan atas permintaan Pemerintah Provinsi NTB melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi.
Menurut Lale, pembongkaran kursi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kenyamanan dan estetika kawasan. Aktivitas masyarakat yang sering duduk-duduk dan berkumpul di lokasi tersebut dinilai kurang sesuai dengan citra lingkungan pusat pemerintahan.
“Memang itu permintaan dari Provinsi. Kami dihubungi oleh Kasat Pol PP NTB untuk membuka kursi-kursi tersebut. Kemungkinan karena ada masyarakat yang sering duduk-duduk di situ sehingga dirasa kurang nyaman dilihat,” ujarnya, ditemui, Kamis, 26 Maret 2026.
Ia menyebutkan, sedikitnya enam unit kursi telah dicopot dari area tersebut. Meski kebijakan ini memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat, pihaknya menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari koordinasi antar-instansi dalam penataan kawasan kota.
Lebih lanjut, Lale memastikan kursi-kursi yang telah dibongkar tidak akan dibiarkan terbengkalai. Pihaknya telah menyiapkan rencana relokasi ke sejumlah titik yang dinilai lebih membutuhkan agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
Di sisi lain, kebijakan ini juga mendapat tanggapan dari warga. Ali, salah seorang warga Mataram, menilai pencopotan kursi tersebut sebagai langkah positif.
“Bagus menurut saya. Soalnya saya sering lewat situ malam hari, dan memang banyak pasangan muda-mudi yang duduk di sana. Kadang ada juga yang melakukan hal-hal yang kurang pantas,” ungkapnya.
Ia berharap, dengan tidak adanya kursi di lokasi tersebut, suasana kawasan depan kantor gubernur bisa menjadi lebih tertib dan nyaman, terutama sebagai area yang merepresentasikan wajah pemerintahan daerah. (*)
