Mataram (NTBSatu) – Aktivitas Pasar Karang Jasi, Kota Mataram, berlangsung seperti biasa.
Pembeli datang silih berganti untuk memenuhi kebutuhan harian. Namun, keluhan soal harga yang semakin tinggi semakin sering terdengar.
Uang belanja yang dibawa dari rumah terasa cepat habis. Astiti, Ibu rumah tangga asal Cakranegara, merasakan perubahan tersebut secara langsung.
Dengan empat anggota keluarga, suami-istri dan dua anak, ia mengaku Rp1 juta tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan mingguan.
“Sekarang ke pasar tidak cukup satu juta. Itu baru untuk lauk-pauk, belum minyak dan beras,” ujarnya, Kamis, 26 Maret 2026.
Suaminya bekerja sebagai pegawai swasta di Kota Mataram dengan penghasilan sekitar Rp4 juta per bulan. Jika sebelumnya masih terdapat sisa untuk ditabung, kini hampir seluruh pendapatan habis untuk kebutuhan sehari-hari.
“Dulu masih ada sisa. Sekarang untuk kebutuhan sehari-hari saja sudah berat,” katanya.
Kondisi yang banyak konsumen rasakan tersebut sejalan dengan tekanan yang pedagang hadapi saat ini.
Hj Zahro, pedagang telur di Pasar Karang Jasi, mengatakan harga jual terus mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir.
“Saya jual telur sekarang Rp62 ribu per trey. Dulu di kisaran Rp58 ribu sampai Rp60 ribu,” ujarnya.
Dalam sehari, ia mampu menjual sekitar 50 trey. Namun kenaikan harga tidak diikuti peningkatan keuntungan. Biaya operasional ikut meningkat, termasuk harga plastik pembungkus.
“Plastik naik dari Rp17 ribu menjadi Rp22 ribu. Semua naik, tapi keuntungan tidak ikut naik,” katanya.
Menurutnya, kenaikan harga juga karena tingginya permintaan dari pembeli dalam jumlah besar.
“Permintaan tinggi, dari MBG ini katanya, mereka berani mengambil dengan harga lebih mahal. Itu mendorong harga di pasar,” ujarnya.
Dampaknya, kebutuhan modal usaha semakin besar, sementara margin keuntungan tetap terbatas.
“Sekarang modal kita lebih besar, tetapi barang yang kita dapat tidak sebanding dengan keuntungan,” katanya.
Pelaku usaha kecil lainnya juga merasakan tekanan serupa. Murtiah, pedagang sate keliling asal Karang Kelok, menyebut biaya produksi terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
“Bahan baku seperti ayam dan bumbu sering naik,” ujarnya.
Modal dagangan sekitar Rp700 ribu per hari, keuntungan yang ia dapat relatif terbatas.
“Kalau paling bagus sekitar Rp200 ribu. Itu belum kita hitung tenaga dan waktu,” katanya.
Data BPS
Rangkaian kondisi tersebut tercermin dalam data makroekonomi.
Badan Pusat Statistik mencatat inflasi tahunan nasional pada Februari 2026 mencapai 4,76 persen, meningkat dari Januari sebesar 3,55 persen.
Di Nusa Tenggara Barat, inflasi tahunan tercatat sebesar 5,37 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional.
Kenaikan inflasi dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang meningkat hingga 16,19 persen.
Selain itu, faktor musiman seperti Ramadan dan Idul Fitri turut mendorong kenaikan harga pangan.
Pada periode H+2 hingga H+7 Idul Fitri 2026, sejumlah komoditas mengalami lonjakan harga. Cabai rawit mencapai Rp150 ribu per kilogram, daging ayam berada pada kisaran Rp44-48 ribu per kilogram, serta telur naik menjadi Rp62 ribu per trey.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram, Dr. Saipul AM, menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan pola pengeluaran masyarakat.
“Selama Ramadan dan Lebaran, pengeluaran meningkat untuk berbagai kebutuhan. Dalam waktu singkat, pendapatan banyak terserap, sementara kebutuhan setelahnya tetap berjalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sekitar 36–37 persen pengeluaran rumah tangga di NTB dialokasikan untuk pangan, sehingga kenaikan harga pangan berdampak langsung terhadap kondisi keuangan masyarakat.
“Pendapatan tidak bertambah, sementara harga kebutuhan meningkat. Akibatnya, daya beli menurun,” katanya.
Saipul menilai kenaikan inflasi saat ini cenderung dipengaruhi oleh peningkatan biaya produksi.
“Ini mengarah pada cost-push inflation, bukan karena peningkatan daya beli,” jelasnya.
Ia juga menyoroti adanya kesenjangan inflasi antarwilayah di NTB. Perbedaan inflasi antara Kota Bima yang mencapai 6,40 persen dan Kabupaten Sumbawa sebesar 4,88 persen menunjukkan perlunya perhatian terhadap distribusi barang dan logistik.
“Perbedaan ini menunjukkan distribusi belum merata. Kalau masalah di lapangan terkait biaya distribusi, maka intervensinya harus ke sana, termasuk melalui subsidi distribusi agar harga bisa lebih terkendali,” ujarnya.
Tekanan terhadap konsumsi juga tercermin dari peredaran uang di daerah.
Data Bank Indonesia Perwakilan NTB mencatat kebutuhan uang kartal pada 2026 mencapai Rp3,07 triliun, terutama untuk memenuhi kebutuhan transaksi pada periode musiman.
Angka tersebut menurun daripada tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp3,81 triliun.
Tanggapan DPRD Kota Mataram
Menanggapi kondisi tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, menekankan perlunya kebijakan yang lebih tepat sasaran.
“Pemerintah perlu memastikan program benar-benar menyentuh masyarakat bawah,” ujarnya.
Ia juga mendorong penguatan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga, khususnya pada komoditas pangan.
“Jangan hanya hadir saat harga sudah mulai melonjak, harus antisipasi sebelum itu,” imbuhnya.
Pasar tetap ramai. Transaksi terus berlangsung. Namun, cara orang berbelanja mulai berubah. Ibu-ibu terlihat lebih lama menimbang, mengurangi jumlah, atau memilih yang paling terjangkau.
Sejuta rupiah masih dibawa ke pasar. Tetapi, tidak lagi pulang dengan jumlah barang yang sama seperti sebelumnya. (*)
