Mataram Puncaki Inflasi NTB: Antara Tekanan Cuaca, Hari Raya, dan Efek Samping Program MBG
Mataram (NTBSatu) – Kota Mataram kini menjadi sorotan utama dalam potret ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Berdasarkan data terbaru BPS NTB, ibu kota provinsi ini mencatatkan angka inflasi tahunan (year-on-year) tertinggi sebesar 3,21 persen, melampaui rata-rata inflasi provinsi yang berada di angka 3,01 persen.
Meski secara statistik angka ini masih dalam koridor target pemerintah (2,5 persen plus minus 1), tekanan harga di lapangan mulai mencekik daya beli masyarakat, terutama menjelang momentum besar keagamaan di awal tahun 2026.
Menjawab keresahan tersebut, Kepala BPS NTB, Wahyudin, memberikan perbandingan sebagai perspektif wilayah.
“Mataram memiliki bobot paling besar (364 komoditas) dalam menentukan inflasi provinsi. Sebagai perbandingan, Kota Bima berada di angka 2,94 persen dan Sumbawa di level terendah 2,78 persen,” paparnya.
Komoditas Pemicu: Dari Faktor Alam hingga Kebijakan Nasional
Kenaikan harga pangan menjadi motor utama inflasi di Mataram. Komoditas seperti cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras terus bergejolak.
Menariknya, kenaikan harga daging ayam di Mataram dipicu oleh fenomena baru: serapan besar-besaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala Bidang Bapokting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida, mengungkapkan stok di pasar tradisional tertekan karena prioritas pasokan.
“Dugaan kuat karena besarnya serapan pasokan untuk kebutuhan program MBG. Meskipun distributor telah menyiapkan stok, kebutuhan daging ayam segar untuk program nasional tersebut tetap memberikan tekanan pada pasar tradisional. Kemarin di lapangan, harga sempat menyentuh Rp45.000 per kilogram,” ujar Wahyunida, Minggu, 10 Januari 2026.
Senada dengan itu, ia juga menyoroti lonjakan harga bawang merah akibat faktor eksternal.
“Hasil pemantauan kami di Pasar Kebon Roek, bawang merah naik drastis dari Rp28 ribu menjadi Rp50 ribu per kilogram. Ini disinyalir karena cuaca buruk dan banjir yang melanda wilayah sentra produksi seperti Bima dan Dompu,” tambahnya.
Suara dari Pasar: Pedagang dan Pengusaha Mengeluh
Di tingkat akar rumput, kebijakan distribusi pasokan ayam mulai menimbulkan gesekan. Ramli, seorang pedagang ayam, mengeluhkan sulitnya mendapatkan stok karena produsen lebih mengutamakan pasokan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Iya, pasti produsen didahulukan yang dari SPPG, kami yang di pasar tidak kebagian. Pelanggan saya seperti katering dan pengusaha ayam geprek sudah mengeluh. Tolonglah pemerintah ambil kebijakan, entah dengan jatah khusus atau menggunakan stok ayam beku agar kami tetap bisa memenuhi kebutuhan para langganan,” tegas Ramli.
Pada sisi lainnya, Pengamat ekonomi, Firmansyah, mengingatkan meski angka 3,21 persen masih di bawah batas atas 3,5 persen, pemerintah tidak boleh terlena.
Pasalnya, jadwal Ramadan yang jatuh pada pertengahan Februari akan menjadi ujian berat bagi stabilitas harga.
“Angka ini memang masih dalam rentang target, namun pemerintah harus segera menggenjot skema pemantauan harga dan pasar murah. Awal tahun ini penuh tantangan karena ada Idul Fitri dan hari raya keagamaan lain yang waktunya berdekatan,” jelas Firmansyah. (*)
