Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memacu penyelesaian pembebasan lahan untuk mendukung kelanjutan proyek infrastruktur di area Kantor Wali Kota Mataram di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Jempong Baru, Lingkar Selatan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, Lale Widiahning, menyatakan pihaknya tengah mengupayakan proses negosiasi harga lahan Toko Atlantis dapat segera rampung.
Pemerintah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp3 miliar untuk pembebasan lahan tersebut. Saat ini, proses telah memasuki tahap penilaian oleh tim appraisal. Meski hasil penilaian sudah keluar, pemerintah masih harus melakukan pertemuan resmi dengan pemilik lahan untuk mencapai kesepakatan harga.
“Begitu appraisal keluar, kita harus panggil pemiliknya. Nanti dilihat, cocok tidak antara hasil appraisal dengan harga yang ditawarkan pemilik lahan,” ujar Lale Widiahning, Minggu, Selasa, 24 Maret 2026.
Lale optimis proses administrasi dan transaksi pembayaran dapat dilakukan dalam waktu dekat. Ia menargetkan bulan April sebagai momentum penyelesaian pembayaran untuk salah satu titik lahan yang krusial.
“Secepatnya sih sebenarnya habis puasa ini. Mudah-mudahan April sudah bisa kita lakukan pembayaran untuk lahan yang satu itu,” tambahnya.
Progres Penyelesaian Lahan dr. Mawardi
Sementara itu perihal lahan di area sebelahnya, milik dr. Mawardi, Lale menjelaskan, progresnya belum berjalan selancar titik lainnya. Pemkot Mataram menegaskan tidak akan mengambil langkah konsinyasi (penitipan uang ganti rugi di pengadilan) untuk saat ini karena alasan administratif yang belum terpenuhi.
“Belum bisa (konsinyasi), karena belum jelas haknya. Kita tetap minta saran dari Pak (Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) selaku pendamping kita agar tidak ada keputusan sepihak. Mereka (pemilik) juga punya hak untuk berbicara dan menawarkan ke Pemkot,” jelas Lale.
