Mataram (NTBSatu) – Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Zihani Ilman Fayadi, meminta Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram mengawal ketat instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Fayadi menegaskan pengawasan IPAL menjadi faktor penting dalam menjaga higienitas makanan yang dikonsumsi siswa.
Ia menyebut, keamanan pangan tidak hanya dari proses memasak, tetapi juga dari bagaimana dapur mengelola limbah hasil produksi. Jika pengelola dapur mengabaikan sistem pengolahan limbah, lingkungan dapur berpotensi menjadi sumber penyebaran penyakit.
Politisi Golkar ini menilai, pemerintah perlu memastikan seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar sanitasi sebelum beroperasi. Karena itu, ia mendukung langkah tegas pemerintah yang menghentikan sementara operasional dapur yang belum siap secara teknis.
“Pemerintah harus menjamin higienitas makanan dan minuman bagi siswa. Jika ada dapur yang belum memenuhi standar, lebih baik hentikan sementara sampai semua persyaratan terpenuhi,” ujar Fayadi, Minggu, 12 April 2026.
Menurutnya, langkah penundaan operasional bukanlah kemunduran, melainkan bentuk tanggung jawab dalam melindungi kesehatan anak-anak. Ia menegaskan program MBG memiliki tujuan besar untuk menyiapkan generasi muda Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas. Oleh karena itu, seluruh aspek pendukung, termasuk sanitasi dan pengolahan limbah, harus menjadi prioritas utama.
Fayadi juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memastikan kesiapan program. Ia meminta Badan Gizi Nasional, pemerintah daerah, serta pengelola dapur SPPG meningkatkan koordinasi agar standar operasional berjalan optimal di lapangan.
Minta DLH Lakukan Pengawasan Rutin
Selain itu, ia mendorong DLH untuk melakukan pengawasan rutin dan evaluasi menyeluruh terhadap IPAL di setiap dapur. Ia menilai pengawasan tidak boleh bersifat administratif semata, tetapi harus mencakup pengecekan langsung terhadap kondisi fasilitas dan sistem pengolahan limbah.
“Jangan sampai anak-anak menjadi korban akibat kelalaian dalam pengelolaan dapur. Semua pihak harus memastikan sistem, termasuk IPAL, benar-benar aman sebelum dapur kembali beroperasi,” tegasnya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional menutup sementara 15 dapur MBG di Kota Mataram. Penutupan tersebut berlangsung setelah tim menemukan IPAL di sejumlah dapur belum memenuhi standar yang ditetapkan. (*)
