Mataram (NTBSatu) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram memastikan komitmennya dalam mendukung sektor ekonomi kerakyatan melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Dalam perencanaan APBD tahun 2026, total akumulasi anggaran yang disiapkan untuk pembinaan dan pengembangan UMKM mencapai angka Rp10 miliar.
Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, mengungkapkan anggaran tersebut merupakan sinergi antara program Pemerintah Kota (eksekutif) dengan aspirasi atau pokok pikiran (Pokir) para anggota dewan.
Meski kondisi fiskal daerah sempat tertekan akibat efisiensi anggaran dan beban biaya pengangkatan PPPK, pemerintah tetap menjaga keberpihakan terhadap UMKM.
“Secara keseluruhan, pembinaan UMKM baru itu ada kurang lebih totalnya hampir Rp10 miliar. Itu akumulasi dari Pokir dewan dan program Wali Kota di APBD yang kita gabung menjadi satu,” ujar Misban, Minggu, 12 April 2026.
Misban menjelaskan, penguatan anggaran ini juga bertujuan untuk merealisasikan janji politik Wali Kota terkait penciptaan lapangan kerja. Target ambisius sebanyak 5.000 UMKM baru selama masa jabatan kini tercapai secara bertahap.
“Target yang Wali Kota Janjikan itu 5.000 sampai masa jabatan selesai. Jadi kalau kita rata-ratakan, minimal kita harus mencetak 1.000 wirausaha baru per tahun,” jelasnya.
Bantuan Modal dan Peralatan Usaha
Ia menambahkan, bantuan ini tidak hanya berupa pembinaan secara teori, melainkan juga bantuan fisik yang langsung menyentuh kebutuhan pedagang di lapangan. “Ada bantuan dalam bentuk modal maupun peralatan usaha, seperti rombong untuk UMKM dan bantuan alat untuk kelompok nelayan. Ini adalah upaya nyata menciptakan lapangan kerja,” imbuhnya.
Meski angka Rp10 miliar tergolong cukup besar, Misban mengakui bahwa jumlah tersebut sebenarnya masih di bawah harapan awal akibat adanya dinamika fiskal.
“Seharusnya anggaran UMKM bisa lebih banyak lagi. Namun, karena kondisi fiskal kita yang mengalami efisiensi, beberapa pelaksanaan sempat tertunda. Pokir dewan pun mengalami penurunan hingga 30 persen,” ungkap Misban.
Namun demikian, Misban menegaskan bahwa DPRD dan Wali Kota tetap satu suara dalam memprioritaskan UMKM. “Walaupun anggaran di Wali Kota berapa dan di dewan berapa, semuanya terakumulasi untuk kepentingan masyarakat. Kami ingin memastikan apa yang sudah dijanjikan kepada masyarakat bisa terlaksana meski di tengah keterbatasan anggaran,” pungkasnya. (*)
