Unram Gelar Workshop Penguatan SDM Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
Mataram (NTBSatu) – Universitas Mataram (Unram) menyelenggarakan Workshop Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Tim Kerja Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja tahun 2026 pada Jumat, 27 Februari 2026 hingga Sabtu, 28 Februari 2026.
Workshop ini menjadi tindak lanjut setelah pembentukan Tim Kerja Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja (RBAK) Universitas Mataram. Melalui kegiatan ini, kampus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk mendukung tata kelola institusi transparan, akuntabel, profesional, serta berintegritas.
Materi workshop mencakup sejumlah topik penting seperti penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). Selanjutnya, penilaian maturitas, serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Peserta juga mempelajari pemanfaatan aplikasi pendukung untuk memperkuat sistem pelaporan kinerja.
Rektor Unram, Prof. Ir. Bambang Hari Kusumo, M.Agr.St., Ph.D., menegaskan, kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen kampus dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja institusi.
“Memang ini komitmen kami untuk terus memperbaiki akuntabilitas kinerja Universitas Mataram. Kita ingin setiap program dan anggaran yang dijalankan benar-benar terukur, terdokumentasi dengan baik, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menilai peningkatan mutu institusi, termasuk akreditasi perguruan tinggi dan pembangunan zona integritas, membutuhkan tata kelola yang kuat serta sumber daya manusia yang memahami sistem pelaporan kinerja.
Dorong Penguatan Sistem Akuntabilitas
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum Unram, Prof. Dr. Sukardi, S.Pd., M.Pd., menjelaskan, penguatan akuntabilitas kinerja menjadi langkah strategis dalam meningkatkan tata kelola universitas.
“Setiap program yang direncanakan dan anggaran yang digunakan harus melalui evaluasi yang terstandar. Dari situlah laporan kinerja disusun dan menjadi dasar penilaian berikutnya,” ujarnya.
Ia juga menekankan, pentingnya peningkatan maturitas sistem akuntabilitas serta percepatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
Selanjutnya, Kepala Seksi (Definitif) Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU II-A Direktorat Jenderal Perbendaharaan RI, Hendry Wibowo menyampaikan, penilaian maturitas BLU bukan sekadar evaluasi administratif, tetapi upaya membangun budaya tata kelola yang baik.
“Penilaian maturitas ini bukan sekadar pemenuhan dokumen, tetapi bagaimana tata kelola itu benar-benar membudaya dalam pelaksanaan kinerja dan pelayanan,” ujarnya.
Unram berharap workshop ini meningkatkan pemahaman tentang sistem akuntabilitas, agar tata kelola institusi berjalan profesional, transparan, dan lebih efektif. (*)
