Oleh: Rizalul Fiqry – Dosen STKIP Taman Siswa Bima, Mahasiswa S3 Pendidikan UAD
Di ruang kelas, siswa diajarkan, bahwa hutan adalah penjaga kehidupan. Mereka diajak untuk memahami bagaimana akar menahan tanah. Bagaimana pepohonan menyimpan air. Dan, bagaimana satu perubahan kecil dalam ekosistem dapat menggeser keseimbangan alam. Pendidikan lingkungan hidup disampaikan dengan keyakinan bahwa karakter peduli bumi dapat dibentuk sejak dini.
Namun ketika bel pulang berbunyi, pelajaran itu sering kehilangan panggungnya.
Seorang anak yang pagi tadi belajar tentang konservasi, sore harinya berjalan menuju ladang jagung di lereng bukit. Ia mengantar bekal orang tuanya. Di hadapannya, bentang alam yang berubah bukan lagi materi diskusi. Melainkan sumber penghidupan. Bukit yang gundul adalah lahan kerja. Sungai yang mengering dianggap bagian dari musim. Perlahan, nilai yang diajarkan berubah menjadi sekadar pengetahuan. Bukan keyakinan yang mengakar.
Inilah ironi pendidikan karakter lingkungan. Ia kuat sebagai teori, tetapi rapuh dalam praktik sosial.
Fenomena ini tidak lahir dari ketidaktahuan. Ia tumbuh dari tekanan ekonomi yang nyata. Jagung telah menjadi komoditas strategis di Bima dan Dompu. Produksi meningkat, ekspansi lahan meluas, dan target panen menjadi ukuran keberhasilan pembangunan daerah. Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mencatat lebih dari 30 ribu hektare perbukitan di wilayah ini telah beralih fungsi menjadi lahan jagung. Dampaknya mulai terasa. Banjir saat musim hujan, kekeringan lebih panjang di musim kemarau. Serta erosi yang kian sulit dikendalikan.
Pertumbuhan ekonomi berjalan, tetapi daya dukung ekologis melemah.
Ketegangan ini bahkan merambah ruang pendidikan. Kalender akademik di sudut sudut desa kerap menyesuaikan periode tanam-panen. Di sejumlah desa, ruang kelas lengang ketika ladang membutuhkan tenaga tambahan. Sebagian guru pun tidak sepenuhnya berada di luar pusaran itu. Pendidikan akhirnya tidak lagi menjadi ruang yang otonom dari tekanan ekonomi, melainkan ikut terseret di dalamnya.
Masalah menjadi lebih serius ketika komoditas pertanian memasuki arena politik. Jagung bukan sekadar hasil bumi, melainkan simbol keberhasilan. Target produksi diumumkan, luas tanam dibanggakan, dan angka panen dipamerkan. Dalam narasi seperti ini, keberlanjutan sering menjadi catatan kaki. Hutan berubah menjadi statistik, bukan lagi sistem penyangga kehidupan.
Di sinilah letak persoalannya, pendidikan karakter lingkungan tidak mungkin berhasil jika kebijakan publik justru mengirim pesan sebaliknya. Anak-anak tidak hanya belajar dari buku. Tetapi dari keputusan yang dibuat para pemimpin dan orang dewasa di sekitar mereka. Bila ekspansi lahan lebih diprioritaskan daripada rehabilitasi hutan. Maka, pesan yang tertanam bukanlah konservasi, melainkan kompromi terhadap kerusakan.
Karakter tidak tumbuh dari ceramah yang terisolasi. Ia tumbuh dari konsistensi sosial. Ketika nilai di sekolah tidak menemukan pantulannya dalam kebijakan dan praktik keseharian, pendidikan kehilangan legitimasi moralnya.
Karena itu, pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah. Pertanyaannya adalah, beranikah kita menyelaraskan pembangunan ekonomi dengan tanggung jawab ekologis? Beranikah pemerintah daerah menetapkan batas tegas pada ekspansi lahan? Beranikah sekolah dan keluarga berdiri dalam narasi yang sama?
Jika tidak, kita hanya akan terus memupuk kesadaran di pagi hari dan menguburnya kembali setiap sore. Dan ketika generasi yang tumbuh hari ini kelak mewarisi tanah yang kering serta hutan yang menipis, mereka mungkin tidak akan menyalahkan musim. Mereka akan bertanya mengapa pendidikan yang begitu indah diucapkan, tidak pernah sungguh-sungguh diperjuangkan. (*)
