Kakak Gubernur NTB Baiq Nelly Kembali Bidik Kursi Eselon II, Dikabarkan Kejar Posisi Wakil Direktur RSUD

Mataram (NTBSatu) – Kakak Kandung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, Baiq Nelly Kusumawati kembali ambil peluang rebut kursi jabatan eselon II lingkup Pemprov NTB.

Ia kembali mencoba keberuntungannya, setelah sebelumnya gagal saat mendaftar sebagai calon Inspektur Inspektorat Provinsi NTB. Saat itu yang terpilih adalah Budi Herman.

Saat ini, Baiq Nelly menjabat Asisten III Setda Kota Mataram. Informasinya, kali ini ia mendaftar pada posisi Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Tri Budiprayitno mengaku belum bisa memastikan terkait adanya nama kakak gubernur yang mendaftar dalam seleksi pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB.

“Saya belum lihat, saya baru lihat jumlah pendaftar yang laki-laki dan perempuan,” ujar Yiyit, sapaan Kepala BKD NTB, Jumat, 20 Februari 2026.

Kendati demikian, Yiyit memastikan memang ada pejabat dari Kota Mataram yang mendaftar. Namun detailnya ia mengaku belum mengetahuinya. “Belum bisa detail. Memang ada dari Kota Mataram,” ujarnya.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Prof. Ridwan Mas’ud juga mengaku belum mengantongi nama-nama para pendaftar. “Kalau itu belum kita update. Soalnya yang bisa melihat itu teman-teman dari BKD melalui website,” ujarnya.

Dikonfirmasi beberapa waktu, Baiq Nelly memilih menanggapi secara diplomatis soal namanya muncul dalam daftar tersebut. “InsyaAllah, istikharah,” cetusnya singkat.

Keterangan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengakui, telah menerima laporan dari sejumlah pejabat yang akan mengajukan izin untuk bertarung dalam Pansel tersebut.

Sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram pun tergolong lugas dan terbuka. Alwan mengatakan, pihaknya tidak akan menghalangi ambisi profesional para bawahannya. 

“Silakan saja, tidak akan kami tahan-tahan. Kami dukung penuh pengembangan karier ASN Kota Mataram.” tegasnya, Kamis, 12 Februari 2026.

Ratusan ASN Berebut Kursi Eselon II Pemprov NTB

Sebagai informasi, pendaftaran seleksi terbuka pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB sudah resmi ditutup pada Kamis, 19 Februari 2026. Data terakhir, jumlah pendaftar mencapai 131 orang dengan pelamar yang sudah submit dokumen sebanyak 119 orang.

Yiyit menyebutkan, ratusan pelamar ini berasal dari berbagai instansi. Ada dari dalam daerah maupun luar daerah. Termasuk pejabat internal Pemprov NTB. Mereka akan memperebutkan 13 jabatan eselon II yang saat ini masih kosong dan diisi Pelaksana Tugas (Plt).

“Yang sudah submit mereka merupakan ASN Pemprov NTB sebanyak 83 orang. Kemudian, PNS dari kabupaten/kota se-NTB 28 orang. Termasuk ada PNS dari unsur kementerian yang berkantor di NTB,” jelasnya.

Berikut Rincian Pelamar

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga: Pendaftar 7 orang, submit: 4 orang;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Kawasan Permukiman. Pendaftar: 4 orang, submit: 4 orang;
3. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Pendaftar: 9 orang, submit: 8 orang;
4. Kepala Dinas Kebudayaan. Pendaftar: 12 orang, submit: 11 orang;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pendaftar: 11 orang, submit: 10 orang;
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pendaftar: 15 orang, submit: 14 orang;
7. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB. Pendaftar: 13 orang, submit: 12 orang;
8. Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan. Pendaftar: 7 orang, submit: 5 orang;
9. Direktur RSUD. Pendaftar: 6 orang, submit: 4 orang;
10. Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan RSUD dua orang. Pendaftar: 12 orang, submit: 11 orang;
11. Wakil Direktur SDM Diklat RSUD. Pendaftar: 21 orang, submit: 20 orang;
12. Wakil Direktur Pelayanan RSUD. Pendaftar: 7 orang, submit: 7 orang;
13. Wakil Direktur Umum dan Operasional. Pendaftar: 7 orang, submit: 6 orang.

Sebagai informasi, seleksi terbuka ini merupakan bagian dari proses pengisian jabatan eselon II di lingkup Pemprov NTB. Setelah tahap pendaftaran ditutup, panitia seleksi akan melanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku. (*)