Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa tengah menyiapkan lompatan besar melalui pengembangan kawasan Samota (Saleh, Moyo, Tambora).
Proyek ambisius ini diproyeksikan mampu mengaktualisasikan potensi ekonomi sebesar Rp20,4 triliun per tahun sekaligus memangkas waktu logistik antarwilayah.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Sumbawa, Dedy Heriwibowo mengungkapkan, angka Rp20,4 triliun tersebut merupakan akumulasi nyata dari kekayaan agromaritim yang ada di Kabupaten Sumbawa.
Berdasarkan data teknis Bapperida Sumbawa, sektor perikanan budidaya, khususnya udang vaname, menjadi primadona dengan nilai produksi mencapai Rp10,1 triliun atau berkontribusi sebesar 72,92 persen terhadap produksi NTB.
“Potensi agromaritim kita luar biasa besar. Udang vaname saja angkanya mencapai Rp10 triliun, diikuti jagung Rp2,9 triliun, rumput laut Rp2,3 triliun, hingga sapi hidup Rp2 triliun, padi Rp1,5 triliun,” ujar Dedy kepada NTBSatu, Selasa 20 Januari 2026.
Ia menambahkan dengan total sumber daya ekonomi Sumbawa, terutama di wilayah Samota dan penyangganya yang menyentuh angka Rp 20,4 triliun. Potensi tersebut yang dalam RPJM Provinsi menetapkan Samota sebagai potensi agromaritim.
Dedy juga menjelaskan, jika potensi ini dikelola secara maksimal melalui regulasi perpajakan yang tepat, daerah diperkirakan mampu meraih Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp462,6 miliar per tahun.
Untuk mendukung ekosistem ekonomi tersebut, infrastruktur jalan dan konektivitas laut kini menjadi fokus utama. Pembangunan Bypass Samota sepanjang 21,40 kilometer yang menghubungkan Kota Sumbawa Besar dengan Dermaga Ai’ Bari.
Langkah ini diperkirakan akan menciptakan revolusi logistik di wilayah tersebut. Integrasi moda transportasi darat dan laut melalui titik Ai’ Bari menuju Pelabuhan Calabai di Dompu akan memangkas waktu tempuh yang sebelumnya mencapai 8 jam menjadi hanya 2 jam saja.
“Kita berada dalam segitiga ekonomi pariwisata nasional dan perlintasan logistik Surabaya-Waingapu. Efisiensi waktu tempuh ini akan menjadi kunci percepatan pembangunan kawasan,” tambah Dedy.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Sumbawa menerapkan strategi paralel. Pertama, melalui pendekatan investor besar dengan mengusulkan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna mendapatkan insentif fiskal seperti pembebasan pajak.
Kedua, melalui pengembangan berbasis masyarakat yang kini dikolaborasikan dengan Bappenas melalui konsep Ekonomi Biru (Blue Economy). Fokusnya adalah memperkuat potensi ekonomi lokal di pesisir, seperti pembinaan intensif pada komoditas rumput laut, udang, hingga garam yang kini didorong masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
“Rencana ini berjalan paralel. Pembangunan dengan investor besar melalui KEK, dan pengembangan berbasis masyarakat yang sudah berjalan dengan inisiasi Bappenas. Intinya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat dan PAD kita,” jelasnya. (*)
