Jelang Satu Tahun Jarot-Ansori, Sumbawa Masuk Fase Lompatan Pembangunan
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Menjelang satu tahun kepemimpinan Jarot-Ansori, Pemkab Sumbawa memasuki fase krusial dan konsolidasi menuju percepatan pembangunan jangka menengah.
Pemerintahan Ir. H. Syarafuddin Jarot, MP.-Drs. H. Mohamad Ansori secara aktif mengawal dan mendorong realisasi belasan Program Strategis Nasional (PSN) sebagai fondasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Sumbawa berhasil mengamankan proyek Inpres Jalan Daerah (IJD) dengan skema multiyears, sebagai salah satu capaian utama tahun pertama pemerintahan Jarot-Ansori.
Bupati Jarot mengungkapkan, pemerintah daerah telah memperjuangkan proyek tersebut sejak masa kampanye.
“Sejak kampanye, saya berjanji memperbaiki jalan. Masyarakat kita belum sepenuhnya merdeka karena akses terbatas. Setelah kami terpilih, kami langsung bergerak melakukan lobi hingga ke pemerintah pusat. Alhamdulillah, upaya itu berhasil,” ujar Bupati Jarot.
Melalui skema multiyears, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk sejumlah ruas jalan strategis di wilayah Selatan Sumbawa. Pemkab Sumbawa telah melakukan tanda tangan kontrak resmi pada tanggal 22 Desember 2025, yaitu untuk ruas Batu Dulang – Tepal sepanjang 8,1 kilometer dengan nilai anggaran sekitar Rp91 miliar.
Pemkab menargetkan pembangunan jalan berstandar nasional mampu membuka keterisolasian wilayah pedalaman dalam lima tahun masa kepemimpinan Jarot–Ansori.
Selain infrastruktur, Pemkab Sumbawa juga mulai memetik hasil pengawalan PSN di sektor pelayanan dasar. Pemerintah menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengoperasikan 11 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari total kebutuhan 120 unit.
Di sektor pendidikan, Pemkab Sumbawa berhasil mengamankan program Sekolah Rakyat, meskipun awalnya pemerintah pusat tidak memasukkan Sumbawa dalam daftar usulan tahun 2025 maupun 2026.
Bupati Jarot menyebut, keberhasilan tersebut sebagai hasil pendekatan proaktif pemerintah daerah.
“Kami langsung mendaftar dan menyiapkan lahan. Pemerintah Pusat meminta minimal 7,5 hektar, kami siapkan hingga 70 hektar di beberapa lokasi,” ujar Jarot.
Pemkab Sumbawa menjadikan Sekolah Rakyat sebagai salah satu instrumen utama untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumbawa dari 72,36 menuju target 78,09 pada akhir masa jabatan.
“Sekolah Rakyat menjadi bukti nyata kehadiran negara dan strategi peningkatan kualitas SDM Sumbawa,” katanya.
Di sektor kelautan dan perikanan, Pemerintah Kabupaten Sumbawa melaksanakan program Kampung Nelayan Merah Putih di Pulau Bungin dan Labuhan Sangoro. Pemerintah menargetkan program ini mampu meningkatkan kualitas permukiman sekaligus memperkuat ekonomi masyarakat pesisir.
Pemerintahan Jarot-Ansori juga mencatat kemajuan signifikan di sektor pertahanan dan penguatan ekonomi desa. Pemerintah hampir merampungkan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (TP) dengan progres fisik mencapai 95 persen.
Sementara itu, pemerintah daerah telah mengoperasikan 42 Koperasi Merah Putih dari target 165 unit di seluruh desa dan kelurahan.
Di sektor ekonomi, Pemkab Sumbawa mendorong percepatan pengusulan proyek hilirisasi strategis. Pemerintah mengusulkan industri unggas berkelanjutan dengan nilai investasi sekitar Rp1,6 triliun dan telah menyiapkan lahan seluas 10 hektar, untuk mendukung persiapan groundbreaking.
Selain itu, Pemkab Sumbawa juga mengusulkan industri garam nasional di wilayah Plampang dan Sopayung serta mendorong hilirisasi udang berbasis potensi Teluk Saleh.
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumbawa dari 3 persen pada 2024 menjadi 4,26 persen pada triwulan II 2025.
Di bidang lingkungan hidup, Pemkab Sumbawa memperkuat agenda pembangunan berkelanjutan melalui program Sumbawa Hijau Lestari.
Jarot-Ansori membentuk Satuan Tugas Perlindungan Hutan dan menggerakkan program gerakan “1 ASN 1 Pohon”, “1 Siswa 1 Pohon” serta melaksanakan penanaman serentak untuk merehabilitasi kawasan hutan dan mengendalikan kerusakan lingkungan.
Dalam tata kelola pemerintahan, Pemkab Sumbawa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemerintah juga meluncurkan inovasi layanan publik, seperti LAPOR GAS untuk pengaduan LPG 3 kilogram dan layanan administrasi kependudukan berbasis daring.
Data Survei kepuasan publik akhir 2025 yang dihimpun dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sumbawa, menunjukan kepuasan publik terhadap kepemimpinan Jarot-Ansori tetap stabil. Masyarakat memberikan apresiasi tinggi pada peningkatan layanan dasar, khususnya kesehatan dan administrasi publik, serta langkah nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui program Sumbawa Hijau Lestari. (*)
