BPBD dan Dinas PUPR Mataram Gerak Cepat Tangani Dampak Banjir Rob Ampenan
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, bergerak cepat menangani dampak banjir rob yang melanda kawasan pesisir Ampenan.
Melalui koordinasi lintas perangkat daerah, BPBD dan Dinas PUPR Kota Mataram langsung menyiapkan langkah tanggap darurat. Mulai dari penyaluran logistik hingga mitigasi struktural untuk menahan abrasi pantai.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Ahmad Muzakki mengatakan, sejak kejadian banjir rob pada Rabu malam, pihaknya langsung melakukan asesmen dan koordinasi lapangan hingga dini hari.
“Sejak tadi malam kami bersama lurah dan perangkat wilayah melakukan asesmen sampai sekitar pukul empat subuh. Kondisinya memang tidak memungkinkan untuk banyak tindakan, karena hujan masih turun dan air laut terus masuk,” ujarnya, Kamis, 22 Januari 2026.
Untuk penanganan warga terdampak, BPBD berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan unsur terkait dalam penyaluran bantuan logistik. Sebanyak 100 paket logistik telah siap pada tahap awal.
“Penyaluran logistik akan dikomandoi Dinas Sosial, dibantu BPBD. Isinya antara lain beras, minyak goreng, dan kebutuhan dasar lainnya. Fokus utama saat ini adalah makanan dan kebutuhan dasar lainnya,” jelasnya.
BPBD juga menyiapkan tenda pengungsian berkapasitas besar yang dapat warga gunakan jika kondisi memburuk. Lokasi pengungsian sementara di wilayah Kelurahan Bintaro, termasuk pemanfaatan fasilitas masjid setempat.
Di sektor kesehatan, pihaknya akan melibat Dinas Kesehatan Kota Mataram untuk memeriksa warga terdampak, termasuk memantau kualitas lingkungan pascabanjir rob.
Imbauan Siaga
Muzakki menambahkan, berdasarkan informasi BMKG potensi gelombang tinggi masih diperkirakan berlangsung hingga 26–27 Januari. Dengan tinggi gelombang mencapai 2 hingga 3 meter.
“Kami masih berstatus siaga, namun hari ini kami siapkan untuk naik ke status tanggap darurat. Jika eskalasi meningkat dan membutuhkan penanganan lebih besar, termasuk perbaikan fisik, maka penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) akan kami pertimbangkan,” tegasnya.
Upaya PUPR
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning menjelaskan, pihaknya tengah menyiapkan langkah mitigasi struktural jangka pendek untuk menahan abrasi dan hempasan gelombang.
“Penanganan sementara akan menggunakan geobag yang nantinya ditindih dengan batu boulder. Ini skema yang terbukti efektif berdasarkan pengalaman sebelumnya dan sampai sekarang masih bertahan,” ujarnya, saat meninjau kerusakan di Kelurahan Bintaro.
Dinas PUPR Kota Mataram akan berkolaborasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dalam penyediaan material, termasuk pembagian wilayah penanganan. Targetnya, perlindungan garis pantai bisa pihaknya segera lakukan untuk mengamankan permukiman warga.
“Tujuan utama kami saat ini adalah melindungi masyarakat dari hempasan gelombang. Soal jalan, itu bukan prioritas sekarang. Keselamatan warga yang utama,” katanya.
Ia mengakui, kenaikan muka air laut dan banjir rob merupakan tantangan serius yang tidak sepenuhnya bisa dicegah, namun dapat diminimalkan dampaknya melalui mitigasi fisik yang tepat dan cepat.
“Kita minimalkan dampaknya dulu, ini memang sesuatu yang tak dapat terhindarkan,” tutupnya. (Zani)
