Mataram (NTBSatu) – DPRD Kota Mataram mendorong Pemerintah Kota (Pemkot), untuk terus meningkatkan upaya mitigasi banjir rob di wilayah pesisir, khususnya kawasan Ampenan hingga Sekarbela.
Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Azhari Gufron menyampaikan, banjir rob yang umumnya terjadi pada awal tahun merupakan fenomena yang dapat diperkirakan karena dipengaruhi faktor cuaca dan musim.
Oleh karena itu, menurutnya, perlu kesiapan dan langkah antisipasi yang lebih optimal guna meminimalkan dampak terhadap masyarakat.
“Bisa lebih siap sejak awal, karena banjir rob seperti ini sudah bisa diperkirakan. Memang sering terdampak lebih parah. Ini bukan kali ini saja, Ampenan sampai dengan wilayah Sekarbela,” ujar Gufron kepada NTBSatu, Jumat, 23 Januari 2026.
Lebih lanjut, Lingkungan Bugis dan Bintaro menjadi titik terparah. Tercatat 22 rumah mengalami kerusakan berat, lima di antaranya rata dengan tanah akibat hantaman gelombang. Kemudian, abrasi pantai telah memutus akses jalan lingkungan sepanjang 50 meter.
Gufron menjelaskan, penanganan jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur permanen, seperti jeti atau tanggul pengaman pantai sebenarnya telah Pemkot Mataram usulkan kepada Pemerintah Pusat.
Ia menyebut, Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara I di Sweta juga telah menyusun desain teknis untuk rencana tersebut. Namun, hingga saat ini realisasi pembangunan tersebut masih menunggu kepastian anggaran dari Pemerintah Pusat.
“Sampai saat ini dana dari pusat belum turun karena keterbatasan anggaran,” katanya.
Berharap Ada Mitigasi Sementara
Sambil menunggu realisasi proyek permanen tersebut, Gufron berharap Pemkot Mataram melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tetap melakukan langkah-langkah mitigasi sementara. Ia menilai, beberapa upaya seperti pemasangan geobag di titik-titik rawan dapat membantu mengurangi dampak banjir rob.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan upaya mitigasi secara menyeluruh di wilayah terdampak. Mulai dari pesisir Ampenan hingga kawasan Sekarbela, agar perlindungan terhadap masyarakat dapat lebih merata.
DPRD Kota Mataram melalui Komisi III, lanjut Gufron, akan terus mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat dalam penanganan banjir rob. Ia berharap, ke depan langkah antisipasi dapat secara lebih optimal sehingga dampak banjir rob terhadap warga pesisir dapat terus ditekan. (*)
