Lombok Timur (NTBSatu) – Bupati Lombok Timur (Lotim), Haerul Warisin meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui UPT Peralatan dan Laboratorium, agar menangani langsung perbaikan jalan rusak skala kecil tanpa melibatkan pihak ketiga.
Ia menegaskan, kerusakan jalan sepanjang 10 hingga 25 meter yang mengganggu aktivitas warga harus segera ditangani secara mandiri.
Permintaan tersebut Bupati Lotim sampaikan saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke UPT Peralatan dan Laboratorium Dinas PUPR, Selasa, 20 Januari 2026.
Dalam sidak itu, Bupati menilai kesiapan sarana dan prasarana menjadi kunci percepatan pelayanan infrastruktur kepada masyarakat.
Iron -sapaan akrab Bupati Lotim- menemukan banyak alat berat dan kendaraan operasional, termasuk alat perbaikan jalan atau stum dalam kondisi rusak berat.
Ia langsung menginstruksikan jajaran UPT, untuk melakukan analisa teknis dan perhitungan biaya terhadap seluruh aset yang ada.
“Saya minta dilakukan analisa mendalam. Mana alat yang masih bisa diperbaiki, berapa biayanya, segera usulkan. Jika biayanya rasional, kita perbaiki segera. Kalau sudah rusak total, saya minta dihapus,” tegas Bupati Iron.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar area UPT tidak dipenuhi aset mangkrak yang tidak memberikan manfaat.
Selain itu, Bupati juga berencana menambah armada baru untuk menutup kekurangan alat sehingga UPT mampu bergerak cepat melakukan pemeliharaan rutin jalan dan infrastruktur lainnya.
Bupati Iron menekankan, ketersediaan alat dan stok material harus dinas manfaatkan maksimal agar perbaikan jalan skala kecil tidak lagi menunggu proyek besar. Dengan kesiapan tersebut, harapannya PUPR mampu merespons keluhan masyarakat secara cepat dan efektif.
Cek Sarana Prasarana Pelayanan Publik
Selain ke UPT PUPR, Bupati Lotim juga melakukan sidak ke Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat).
Sidak ini bertujuan memastikan seluruh perangkat daerah memiliki kesiapan sarana prasarana dalam mendukung pelayanan publik.
Ia berharap, seluruh aparatur memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing. Menurutnya, sidak menjadi bagian dari pembinaan agar aparatur bekerja sesuai tanggung jawab dan mampu melayani masyarakat secara optimal.
“Sidak hari ini adalah bentuk pembinaan. Semua aset harus berfungsi dan digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat,” tambahnya. (*)
