Jakarta (NTBSatu) – Partai Gerindra menyatakan, dukungannya terhadap usulan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Skema tersebut dinilai lebih efisien dibandingkan Pilkada langsung dari sisi proses, mekanisme, maupun penggunaan anggaran.
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono mengatakan, partainya berada pada posisi mendukung rencana pemilihan kepala daerah oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur.
“Gerindra ada dalam posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan Pemilukada ini oleh DPRD di tingkat bupati, wali kota ataupun di tingkat gubernur,” ujar Sugiono, mengutip laman resmi Partai Gerindra, Selasa, 30 Desember 2025.
Menurutnya, Pilkada melalui DPRD menawarkan efisiensi dari berbagai aspek, mulai dari penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga penghematan anggaran dan ongkos politik.
Ia mencontohkan, dana hibah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pelaksanaan Pilkada pada 2015 mencapai hampir Rp7 triliun dan terus mengalami peningkatan signifikan. Pada 2024, anggaran Pilkada bahkan menembus lebih dari Rp37 triliun.
“Jumlah itu sebenarnya bisa untuk hal-hal lain yang lebih produktif, seperti upaya peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita pertimbangkan,” ucapnya.
Soroti Tingginya Biaya Politik
Selain persoalan anggaran, Sugiono juga menyoroti tingginya biaya politik yang harus calon kepala daerah keluarkan. Menurutnya, mahalnya ongkos kampanye kerap menjadi penghambat bagi figur-figur yang memiliki kompeten untuk maju dalam kontestasi Pilkada.
“Biaya kampanye untuk seorang calon kepala daerah, kita terbuka saja, angkanya prohibitif. Mahal. Ini yang juga harus kita evaluasi, bagaimana supaya orang-orang yang benar-benar memiliki kemampuan mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara bisa maju tanpa dihalang-halangi oleh biaya kampanye yang luar biasa,” katanya.
Atas dasar itu, Gerindra menyatakan dukungannya terhadap rencana pelaksanaan Pilkada melalui DPRD. Sugiono menegaskan, skema tersebut tidak menghilangkan esensi demokrasi, karena anggota DPRD merupakan wakil rakyat melalui Pemilu.
Ia bahkan menilai, akuntabilitas Pilkada oleh DPRD dapat berjalan lebih ketat karena dapat masyarakat langsung awasi. Menurutnya, partai politik akan tetap memperhatikan aspirasi konstituen jika ingin bertahan dan tetap diterima di daerah.
“Kalau kita melihat akuntabilitasnya itu cenderung lebih ketat. Kalau partai politik ingin bertahan atau tetap hadir di daerah-daerah, tentu mereka harus mengikuti kehendak konstituennya,” ujar Sugiono.
Selain itu, ia menilai Pilkada melalui DPRD berpotensi mengurangi polarisasi di tengah masyarakat yang kerap muncul dalam pilkada langsung. Meski demikian, Sugiono menekankan, rencana tersebut perlu pembahasan dan pengkajian secara mendalam dengan melibatkan seluruh unsur dan elemen masyarakat.
“Jangan sampai kemudian ini berkembang menjadi sesuatu yang sifatnya tertutup,” tambahnya. (*)
