Lombok Timur Andalkan Akses Keuangan Tekan Kemiskinan, UMKM hingga Santri Jadi Sasaran
Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menjadikan perluasan akses keuangan sebagai salah satu cara mempercepat penurunan angka kemiskinan. Strategi itu menyasar pelaku UMKM, peternak, santri, hingga masyarakat miskin ekstrem.
Komitmen tersebut disampaikan saat Virtual Assessment Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026, Jumat, 24 Juli 2026.
Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin mengatakan, pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Pemkab juga ingin memastikan masyarakat mudah mengakses pembiayaan untuk mengembangkan usaha.
“Komitmen kami jelas, mempercepat akses keuangan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya, Jumat, 24 Juli 2026.
Ia menjelaskan, Pemkab Lombok Timur mengalokasikan bantuan Rp20 miliar untuk UMKM. Tak hanya itu, pemerintah juga melanjutkan Program Lombok Timur Berkembang melalui subsidi bunga pinjaman bagi sektor pertanian dan perkebunan.
Selain itu, Pemkab terus mendorong gerakan Satu Santri Satu Rekening. Menurut Haerul, program tersebut menjadi langkah awal membangun budaya menabung di lingkungan pondok pesantren.
Di sisi lain, ia juga menyoroti peran Baznas Lombok Timur. Lembaga tersebut kini tidak hanya menyalurkan bantuan sosial, tetapi ikut memberdayakan UMKM dan membuka peluang kerja bagi pemuda.
“Capaian pengumpulan ZIS meningkat dari sekitar Rp10 miliar hingga Rp12 miliar pada 2025 menjadi Rp24 miliar pada 2026,” ujarnya.
Wakil Bupati Lombok Timur, Moh. Edwin Hadiwijaya menyebut, ekonomi daerah menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,93 persen pada 2025, lalu naik menjadi 7,93 persen pada triwulan pertama 2026.
Angka Kemiskinan masih 13,53 Persen
Meski begitu, angka kemiskinan masih berada di level 13,53 persen. Karena itu, Pemkab terus memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.
“Dengan jumlah penduduk hampir 1,5 juta jiwa, penguatan akses keuangan menjadi kunci untuk menggerakkan perekonomian sekaligus menekan angka kemiskinan,” ujar Edwin.
Salah satu program yang terus diperkuat ialah Lotim Berkembang. Program tersebut telah menjangkau 14.564 peternak hingga 2025.
Tingkat kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tetap rendah, yakni 1,03 persen meski sektor peternakan sempat terdampak wabah PMK.
Di sektor UMKM, pemerintah telah memfasilitasi 611 pelaku usaha melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemkab juga menghadirkan Car Free Night sebagai ruang promosi produk lokal.
Selama 50 kali pelaksanaan, kegiatan itu mencatat omzet sekitar Rp464 juta bagi 60 UMKM.
Pemkab juga memperluas Program Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS). Program tersebut mendorong akses pembiayaan di lingkungan pondok pesantren.
Sekretaris Daerah Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik mengatakan, literasi keuangan syariah di lingkungan pesantren meningkat signifikan setelah pemerintah melibatkan Dinas Pendidikan.
“Dulu nilai akses keuangannya sekitar Rp12 juta. Sekarang sudah mencapai Rp4 miliar. Ini menunjukkan literasi keuangan masyarakat semakin baik,” kata Juaini.
Menurutnya, pemerintah juga mengintegrasikan Program Desa Berdaya dengan bantuan sosial dan pendampingan usaha. Warga miskin ekstrem diprioritaskan menjadi pemasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. (*)
