Mataram (NTBSatu) – Sejumlah program strategis Pemerintah Pusat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), terus menunjukkan progres positif hingga awal November 2025.
Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, berdasarkan data realisasi per 7 November 2025, berbagai program di sektor pangan, pendidikan, perumahan, energi hingga pemberdayaan desa telah berjalan dengan capaian signifikan.
Pertama, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB tercatat telah menjangkau 1,27 juta penerima manfaat dari target 1,48 juta orang atau sekitar 89 persen. Untuk mendukung program ini, telah aktif 423 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan melibatkan 23.656 petugas atau mencapai 60,3 persen dari target 701 SPPG.
“Total anggaran yang telah terealisasi mencapai Rp1,2 triliun, bersumber dari BGN dan APBN,” kata Ratih, Kamis, 27 November 2025.
Sementara di sektor perumahan, melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), pemerintah telah menyalurkan bantuan untuk 4.022 unit rumah yang tersebar di 239 lokasi di NTB.
“Program ini melibatkan 159 pengembang dan didukung oleh 7 bank penyalur, dengan total realisasi pembiayaan sebesar Rp533,4 miliar,” ujarnya.
Sementara itu, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga menunjukkan perkembangan. Hingga 7 November 2025, telah terbentuk 1.173 unit koperasi berbadan hukum di NTB. Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah terbanyak, mencapai 255 unit koperasi.
“Dari total tersebut, sekitar 405 koperasi telah menerima sertifikat, sementara 152 koperasi lainnya masih dalam tahap pengajuan permohonan,” terangnya.
Sektor Pendidikan, Ketahanan Pangan, dan Energi
Di bidang pendidikan, realisasi program Sekolah Rakyat di NTB telah berjalan pada 5 lokasi dari total 8 target. Pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar Rp15,87 miliar atau sekitar 20 persen dari pagu anggaran. Beberapa sekolah yang telah beroperasi di antaranya berada di Lombok Barat, Lombok Timur, dan Kabupaten Sumbawa.
Sektor ketahanan pangan juga menjadi perhatian utama. Hingga 24 Oktober 2025, produksi beras di NTB mencapai 965,64 ribu ton, sedangkan produksi jagung mencapai 1,2 juta ton. Pemerintah juga telah menyalurkan subsidi pupuk sebesar Rp654,44 miliar.
“Selain itu, realisasi program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas di bawah Kementerian Pertanian telah mencapai Rp21,33 miliar,” jelasnya.
Di sektor energi, pemerintah menyalurkan subsidi listrik sebesar Rp526,36 miliar untuk masyarakat NTB. Selain itu, kapasitas pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di NTB kini telah mencapai 67,31 megawatt (mw) atau sekitar 13,02 persen dari total kapasitas pembangkit listrik di wilayah ini.
Realisasi Belanja Pusat di NTB
Secara historis, realisasi belanja Pemerintah Pusat menunjukkan dinamika dalam lima tahun terakhir. Pada 2021 realisasi tercatat Rp7,002 triliun, turun menjadi Rp6,7 triliun pada 2022. Selanjutnya, meningkat pada 2023 menjadi Rp7,29 triliun dan sedikit turun pada 2024 ke level Rp7,1 triliun.
“Sementara untuk 2025, hingga Oktober baru mencapai Rp5,62 triliun dengan kinerja 70,24 persen,” ujarnya. (*)
