Pengusaha MBG Lombok Timur Diminta Bayar Zakat, Proyeksi Capaian Rp260 Juta Per Bulan
Lombok Timur (NTBSatu) – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur, mendorong seluruh pengusaha Makan Bergizi Gratis (MBG) agar aktif menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) melalui Baznas. Hal itu guna memperkuat program pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan di daerah.
Ketua Baznas Lombok Timur, Muhammad Kamli menyampaikan, salah satu pengusaha MBG telah menunaikan zakat melalui Baznas. Ia berharap langkah tersebut diikuti oleh seluruh pelaku usaha MBG lainnya.
“Pengusaha MBG sekarang sudah ada yang menyalurkan zakat infaknya melalui Baznas. Dengan ini kami harap semua pengusaha MBG yang lain terpanggil supaya kita bisa mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan,” ujar Kamli, Minggu, 11 Januari 2026.
Kamli menjelaskan, apabila seluruh pengusaha MBG di Lombok Timur menunaikan zakat secara rutin, Baznas memproyeksikan potensi penghimpunan mencapai Rp260 juta per bulan.
Ia menilai, dana tersebut mampu memperkuat berbagai program sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sebelumnya, melalui pengelolaan ZIS, pemerintah daerah bersama Baznas Lombok Timur telah menyalurkan bantuan kepada 73 keluarga di Lombok Timur pada Kamis, 8 Januari 2026.
Bantuan tersebut meliputi 50 unit Rumah Layak Huni (Mahyani) yang bersumber dari Dana Bagi Hasil dan zakat Bank NTB Syariah. Serta, 23 unit rumah rehabilitasi yang dibiayai Baznas Lombok Timur.
Selain bantuan hunian, Baznas dan pemerintah daerah juga menyalurkan 20 paket gerobak usaha lengkap dengan modal Rp1,5 juta per penerima. Tujuannya, mendorong kemandirian ekonomi warga. Program ini menjadi langkah konkret menekan kemiskinan ekstrem sejak awal 2026.
20 Ribu Rumah Tidak Layak Huni
Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin menegaskan, kolaborasi pemerintah daerah dan lembaga zakat mencerminkan komitmen kuat dalam menyelesaikan persoalan dasar masyarakat, khususnya hunian tidak layak.
Ia mengungkapkan, Lombok Timur masih menghadapi sekitar 20 ribu unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 21 kecamatan.
“Ke depan, kolaborasi Lombok Timur dengan Pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah pusat harus terus kita jaga dan tingkatkan. Kerja sama inilah kunci utama untuk mengakselerasi pembangunan,” ungkap Warisin.
Ia menambahkan, Pemkab Lombok Timur terus melakukan lobi intensif ke pemerintah pusat. Tujuannya, agar program penanganan kemiskinan dan perbaikan rumah tidak layak huni memperoleh dukungan lebih besar.
Sejumlah program strategis nasional yang telah berjalan. Misalnya, program Kementerian Kelautan dan Perikanan di Ekas serta proyek SPAM Pantai Selatan, disebut telah memberi dampak nyata bagi masyarakat. (*)
