Program Pemberdayaan Desa Lampok Sasar Petani dan Peternak untuk Atasi Kemiskinan
Jakarta (NTBSatu) – Pemerintah Desa Lampok, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terus menggenjot program pengentasan kemiskinan melalui berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Seluruh program bertujuan untuk memperkuat sektor pertanian dan peternakan yang menjadi sumber utama penghidupan warga. Kepala Desa Lampok, Tarmizi menjelaskan, mayoritas masyarakat di wilayahnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
“Sebanyak 90 persen masyarakat bekerja sebagai petani. Karena itu, program kami fokus untuk mendukung kebutuhan mereka di lapangan,” ujarnya kepada NTBSatu, Kamis, 20 November 2025.
Untuk memperkuat ekonomi keluarga, Pemerintah Desa Lampok telah mengalokasikan anggaran dari APBDes maupun Alokasi Dana Desa (ADD) untuk bantuan sarana produksi pertanian.
Sejak 2023 hingga 2025, pemerintah desa telah menyalurkan beragam alat pertanian, termasuk traktor tangan, pompa air, serta peralatan lainnya yang petani butuhkan.
“Alat-alat ini kami bagikan agar petani bisa bekerja lebih efisien, mengurangi biaya olah lahan, dan meningkatkan hasil panen. Harapannya, penghasilan mereka ikut meningkat,” kata Tarmizi.
Selain pertanian, sektor peternakan juga menjadi sasaran penguatan. Tahun ini, Pemerintah Desa Lampok menyalurkan bantuan berupa ternak sapi kepada empat kelompok peternak. Setiap kelompok beranggotakan enam orang.
Tarmizi berharap, program ini dapat menjadi sumber pendapatan tambahan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi warga.
“Bantuan ternak ini kami berikan untuk membuka peluang usaha baru Dengan adanya sapi, mereka bisa mengembangkan usaha ternak secara berkelompok,” jelasnya.
Dengan komposisi penduduk yang mayoritas bekerja di sektor primer, pemerintah desa menilai penguatan ekonomi berbasis pertanian dan peternakan merupakan strategi paling efektif dalam menekan angka kemiskinan.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
