Musrenbang NTB 2026 Hasilkan 864 Usulan, Fokus Tekan Kemiskinan dan Perkuat Pembangunan dari Desa

Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.

Pada puncak Musrenbang hari ini, turut hadir sejumlah Menteri. Ada Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Ir. Restuardy Daud; Staf Ahli Bidang Pemerataan Pembangunan Regional Bappenas/Kementerian PPN, Tri Dewi Virgiyanti; Menteri Sosial, Saifullah Yusuf.

Selanjutnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto; Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani. Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti; Direktur Bidang Pengkajian dan Materi BPIP RI, Irene Camelyn Sinaga.

Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif RI, Dr. H. Abdul Malik. Hadir juga Anggota DPR RI Dapil NTB dan Anggota DPD RI. Serta, seluruh kepala daerah di NTB.

Penyusunan RKP 2027

Mengawali sambutan, Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti menyampaikan, Musrenbang merupakan forum strategis untuk menjaring aspirasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

“Musrenbang ini adalah ruang bersama untuk menyelaraskan aspirasi pusat dan daerah. Sekaligus memastikan, perencanaan pembangunan benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Musrenbang NTB Tahun 2026 berlangsung pada tanggal 14-16 April 2026 dengan melibatkan berbagai unsur. Mulai dari kementerian/lembaga, DPRD, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, hingga mitra pembangunan.

Mengusung tema “Penguatan Upaya Transformasi dalam Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan dan Ekosistem Industri Agromaritim, serta Destinasi Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan”, forum ini menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis.

Di antaranya, penetapan strategi pelaksanaan program unggulan Tahun 2027. Kesepakatan terhadap 13 indikator makro pembangunan daera. Serta penetapan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan RKPD 2027, termasuk prioritas program dan kebutuhan pendanaan.

Selama proses berlangsung, Musrenbang berhasil menghimpun sekitar 864 usulan dari berbagai tahapan perencanaan. Mulai dari evaluasi kinerja, forum perangkat daerah, Musrenbang kabupaten/kota, hingga aspirasi melalui DPRD.

Sebagai bentuk komitmen nyata, pada tahun 2026 Pemprov NTB juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp450,04 miliar untuk intervensi langsung pada 841 desa/kelurahan di 10 kabupaten/kota, termasuk 106 desa kantong kemiskinan.

“Pemerintah provinsi tidak hanya berperan sebagai orkestrator pembangunan, tetapi juga hadir secara nyata hingga ke desa melalui intervensi langsung yang terukur,” tegasnya.

Wujudkan NTB Makmur dan Mendunia

Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal dalam mewujudkan visi NTB Makmur dan Mendunia.

Iqbal memulainya dengan memaparkan filosofi NTB Makmur dan Mendunia. Sebagai arah kebijakan daerah yang menggabungkan ambisi global dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan, konsep “mendunia” mencerminkan keinginannya agar NTB bergerak cepat dan mampu menyamai standar global di berbagai sektor. Ia mengibaratkan langkah tersebut seperti berlari untuk mengejar ketertinggalan.

“Tujuannya agar NTB memiliki standar yang tidak jauh dari standar dunia,” ujarnya.

Namun demikian, Iqbal menyadari kondisi sosial masyarakat NTB masih menjadi tantangan besar. Ia menyebutkan, lebih dari 10 persen masyarakat NTB masih berada dalam kategori miskin, bahkan sekitar dua persen tergolong miskin ekstrem.

Menurutnya, jika pembangunan hanya berorientasi pada kecepatan tanpa memperhatikan kelompok rentan, maka akan ada masyarakat yang tertinggal. Ia menilai, kondisi tersebut dapat menciptakan ketimpangan dan menjadikan laju pembangunan tidak stabil.

“Kalau kita berlari dari langkah pertama, pasti ada yang tertinggal. Itu adalah kecepatan yang rapuh,” tegasnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB memasukkan unsur “makmur” dalam visi pembangunan, sebagai penegasan pertumbuhan harus berjalan beriringan dengan pemerataan.

“NTB Makmur Mendunia bukan hanya soal percepatan pembangunan, tetapi juga memastikan seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara adil dan berkelanjutan,” ujarnya.

Alokasikan Rp472 Miliar

Pemprov NTB menargetkan nol desa dengan kemiskinan ekstrem pada tahun 2029, serta penurunan tingkat kemiskinan menjadi satu digit, setara dengan rata-rata nasional. Pembangunan pun berfokus dari desa sebagai fondasi utama.

“Pembangunan harus dimulai dari desa. Dari sanalah pondasi kemakmuran kita dibangun,” lanjutnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov NTB mengalokasikan Rp472 miliar langsung ke desa, serta tambahan Rp51 miliar untuk optimalisasi lahan dan irigasi. Anggaran itu berfokus pada Program Desa Berdaya menjadi instrumen utama, dengan intervensi langsung pada desa-desa miskin ekstrem.

Sebanyak 40 desa menjadi prioritas awal dengan dukungan lebih dari Rp1 miliar per desa, serta 257 desa lainnya melalui program tematik. Seluruh intervensi melalui pendekatan bottom-up, memastikan program yang berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Di sektor pertanian, kebijakan pemerintah menunjukkan hasil positif dengan meningkatnya nilai tukar petani dari 123 menjadi 134. “Ketika nilai tukar petani naik, kemiskinan turun dan di situlah kita menemukan jalan paling nyata,” ujar Gubernur Iqbal.

Ke depan, sektor ketahanan pangan dan pariwisata akan menjadi dua penggerak utama ekonomi NTB, termasuk melalui investasi strategis senilai Rp1,3 triliun.

Lunasi Utang

Sebagai salah satu daerah penyumbang Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar, NTB juga memperkuat kebijakan perlindungan menyeluruh bagi PMI. Mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja hingga setelah kembali ke tanah air, termasuk perlindungan terhadap keluarga mereka.

Program unggulan yang dijalankan meliputi skema zero cost keberangkatan PMI, peningkatan kualitas tenaga kerja berbasis keterampilan dan sektor formal. Serta, pendampingan keuangan dan usaha pasca-penempatan.

Dalam aspek tata kelola pemerintahan, Pemprov NTB mengambil langkah strategis dengan melunasi seluruh utang daerah yang sebelumnya mencapai Rp632 miliar. “Lebih baik memulai dari nol daripada memulai dari minus,” tegas Gubernur Iqbal.

Keputusan tersebut diambil meskipun berdampak pada keterbatasan ruang fiskal, sebagai upaya membangun pondasi pembangunan yang bersih dan berkelanjutan. Saat ini, NTB memasuki tahun anggaran tanpa beban utang, sekaligus memperkuat reformasi birokrasi melalui penerapan sistem manajemen talenta dan penataan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk penguatan Bank NTB Syariah sebagai holding sektor finansial.

Pemerintah Provinsi NTB juga menegaskan, pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan. “Keberhasilan pembangunan tidak diukur dari besarnya investasi, tetapi dari seberapa jauh kesejahteraan itu dirasakan oleh masyarakat paling bawah,” ujarnya.

Penyerapan Anggaran di NTB

Di sisi lain, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Askolani menegaskan, kinerja penyerapan anggaran di NTB dinilai cukup baik. Namun, tantangan berikutnya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah mengidentifikasi masih adanya “tax gap”, yaitu selisih antara potensi penerimaan dan realisasi yang saat ini belum tergarap secara optimal.

Upaya peningkatan PAD akan berfokus pada pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah, dengan dukungan pendampingan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

Ia menegaskan, peningkatan PAD tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, penguatan investasi, ekspor, serta pengembangan sektor usaha, termasuk UMKM, menjadi kunci utama.

“Pertumbuhan ekonomi yang kuat tidak hanya bergantung pada APBN dan APBD, tetapi juga pada peningkatan investasi dan aktivitas sektor swasta. Oleh karena itu, menciptakan iklim usaha yang kondusif di NTB menjadi prioritas utama,” tuturnya. (*)