Oleh: Sambirang Ahmadi – Ketua Komisi 3 DPRD NTB
Setiap tahun, Pulau Sumbawa menghasilkan lebih dari 900 ribu ton jagung. Sapi potongnya lebih dari 500 ribu ekor. Komoditas perikanan seperti udang dan rumput laut tersebar dari Teluk Saleh hingga Teluk Bima. Belum lagi Batu Hijau dan Dodo Rinti — tambang yang diam-diam menyumbang triliunan untuk pusat.
Kalau dirupiahkan, nilai ekonomi Pulau Sumbawa bisa menembus lebih dari Rp40 triliun per tahun. Bukan angka imajinatif. Ini realita yang bisa dicek silang dengan data BPS dan laporan produksi sektor primer kita.
Artinya, jika disusun dengan cermat, proyeksi APBD untuk sebuah provinsi baru bisa mencapai Rp4,5 triliun. Komposisinya berasal dari PAD (sekitar Rp400–500 miliar), DBH SDA (karena tambang Batu Hijau dan potensi Dodo Rinti), plus DAK, DAU, dan TKDD lain dari pusat.
Sebagai pembanding: realisasi pendapatan daerah NTB tahun 2024 sebesar Rp6,62 triliun. Dengan kata lain, secara fiskal, Pulau Sumbawa sangat mungkin bersaing. Apalagi kita bicara satu pulau, lima kabupaten, dan konektivitas yang utuh tanpa harus menyeberangi laut.
Tapi kita tahu: pemekaran daerah bukan cuma soal angka. Ia juga soal restu politik. Dan restu itu tidak murah. Banyak daerah antre. Banyak aspirasi mandek. Banyak kajian yang sudah diseminarkan berkali-kali tapi tetap tak kunjung gol.
Di tengah keraguan itu, masyarakat Sumbawa tetap percaya. Mereka demo, mereka tulis makalah, mereka susun naskah akademik. Bahkan mereka tunggu hingga pergantian presiden demi harapan baru. Tapi kadang — harapan itu seperti tulisan di spanduk: terbentang luas, tapi mudah dilipat dan disimpan kembali.
Kata Michael Todaro, pembangunan bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi juga redistribusi kekuasaan dan akses. Pemekaran provinsi bukan sekadar soal membentuk birokrasi baru. Tapi soal memendekkan rantai komando. Menyederhanakan pelayanan publik. Menyentuh masyarakat lebih cepat.
Saya tidak ingin memprovokasi. Tapi juga tidak ingin pasrah pada nasib. Kalau angka sudah ada, jika potensi sudah jelas, dan masyarakat sudah siap — maka apa lagi yang kita tunggu?
Mungkin yang belum cukup adalah suara kolektif. Konsolidasi politik. Dan keberanian untuk tidak lagi menjadikan ini sekadar komoditas kampanye.
Karena pada akhirnya, yang bikin pemekaran itu berhasil bukan restu pusat semata. Tapi suara bulat dan kerja konkret dari semua elemen lokal.
Andaikan Provinsi Pulau Sumbawa benar-benar terwujud — kita tidak sekadar lahirkan provinsi baru. Kita lahirkan harapan yang lama tertunda. Dan sejarah akan mencatat: akhirnya, Sumbawa bicara. (*)
