Jakarta (NTBSatu) – Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengaku terkejut setelah mengetahui pembangunan sejumlah jembatan Bailey di wilayah terdampak bencana Sumatra masih menyisakan utang.
Utang tersebut muncul akibat percepatan penanganan darurat oleh TNI Angkatan Darat (AD) di bawah koordinasi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi antara DPR RI dengan Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah yang disiarkan melalui akun YouTube TVR Parlemen, Selasa, 30 Desember 2025.
Purbaya mengatakan, selama ini Kementerian Keuangan mengira seluruh pembiayaan penanganan bencana melalui satu pintu, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
“Yang kami tahukan selama ini satu pintu, lewat BNPB, harusnya sih kita anggap lancar tadinya. Tapi saya baru tahu bahwa sebelah saya punya utang banyak rupanya,” ujar Purbaya sambil menunjuk KSAD, Jenderal Maruli Simanjuntak.
Dalam suasana rapat yang diselingi candaan, Purbaya sempat bertanya mengenai jaminan atas utang pembangunan jembatan tersebut.
“Bapak kalau utang jembatan, jaminannya apa?,” tanyanya. \
Maruli langsung merespons dengan menjawab singkat, “Ya tentara, pak,” yang mendapat sambutan gelak tawa para peserta rapat.
Pembangunan Jembatan Bailey di Lokasi Bencana
Sebelumnya, Maruli menjelaskan, TNI AD bekerja siang dan malam untuk memulihkan akses transportasi warga yang terputus akibat bencana. Salah satu langkah adalah mengerahkan jembatan Bailey dari berbagai daerah.
“Kami mengumpulkan semua jembatan Bailey se-Pulau Jawa, bahkan dari Kalimantan, Lampung, sampai dikirim ke daerah terdampak. Armco juga kami borong semua. Itu pun masih utang, pak,” kata Maruli.
Menurutnya, langkah tersebut demi mempercepat pemulihan mobilitas masyarakat. Di Aceh saja, TNI AD telah menambah 11 unit jembatan Bailey, sementara ratusan titik lainnya masih membutuhkan jembatan gantung.
Menanggapi penjelasan tersebut, Purbaya memastikan, pemerintah memiliki dana yang cukup dan siap pihaknya carikan sepanjang pengajuan melalui mekanisme BNPB.
Ia menyebut, pemerintah telah mempercepat penyaluran dana darurat sesuai arahan Presiden dengan total mencapai Rp268 miliar untuk tiga provinsi terdampak dan 52 kabupaten/kota.
“Jadi kalau besok atau hari ini BNPB bisa mengajukan ke kami untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa cair. Jadi uangnya ada, tinggal dipercepat,” ujar Purbaya.
Selain dana siap pakai, pemerintah juga masih memiliki sisa anggaran sebesar Rp1,51 triliun hingga akhir tahun. Oleh karena itu, Purbaya mendorong percepatan proses pengajuan dan pencairan anggaran agar tidak hangus.
“Saya selalu heran kenapa permintaan tambahnya lambat dan sedikit. Hitungan saya lebih besar dari itu. Kalau bisa, dipercepat,” tegasnya. (*)
