Serahkan Rancangan KUA-PPAS APBD 2027, Proyeksi Anggaran KSB Capai Rp1,96 Triliun
Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat resmi menyerahkan dokumen Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027. Mereka menyerahkan berkas penting tersebut dalam Rapat Paripurna ke-23 DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis, 16 Juli 2026.
Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj. Hanipah, S.Pt., M.M.Inov, membacakan penjelasan Bupati Sumbawa Barat, langkah awal ini menjadi acuan utama dalam menetapkan arah kebijakan fiskal daerah sepanjang tahun depan.
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD KSB,” ujar Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hj. Hanipah, Kamis, 16 Juli 2026.
Pemerintah daerah menargetkan pendapatan daerah tahun 2027 mencapai angka Rp1.512.276.412.289. Strategi utama pencapaian target tersebut bertumpu pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta sektor transfer pusat.
Sementara itu, pihak eksekutif memproyeksikan belanja daerah tahun 2027 menyentuh angka sebesar Rp1.897.276.412.289. Anggaran belanja ini memprioritaskan pemenuhan kebutuhan program wajib serta peningkatan mutu pelayanan publik bagi masyarakat.
Rancangan anggaran tahun 2027 juga memuat nilai proyeksi pembiayaan neto sebesar Rp385.000.000.000. Sektor pembiayaan tersebut mengandalkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya dan penyertaan modal daerah.
Secara keseluruhan, pemerintah daerah memproyeksikan total postur APBD Kabupaten Sumbawa Barat 2027 sebesar Rp1.962.276.412.289. Nilai total itu mencakup seluruh komponen pendapatan, rancangan belanja, hingga pembiayaan neto daerah.
“Penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 memperhatikan kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal,” kata Hj. Hanipah menambahkan.
Fokus Program KSB Maju
Pemerintah daerah mengusung tema pembangunan daerah mengenai akselerasi pelayanan dasar, produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi baru. Mereka menyelaraskan tema tersebut agar sejalan dengan arah program prioritas berskala nasional.
Rancangan pembangunan tersebut mencakup delapan klaster utama termasuk ketahanan kedaulatan pangan daerah dan penurunan kemiskinan. Pemerintah daerah menjamin seluruh rancangan kerja memiliki orientasi kuat pada hasil nyata untuk masyarakat.
Eksekutif juga mengajak legislatif beserta elemen masyarakat untuk menyukseskan program unggulan Kartu Sumbawa Barat Maju. Program daerah ini menyentuh sektor pendidikan, kesehatan, perumahan, pertanian, hingga pelaku UMKM lokal.
“Kami berharap tahapan pembahasan selanjutnya dapat berjalan dengan baik, bersih, transparan, serta akuntabel,” ucap Hj. Hanipah menegaskan.
Pemerintah daerah menginginkan proses evaluasi anggaran ini mengutamakan kepentingan hajat hidup masyarakat luas di atas segalanya. Hubungan harmonis eksekutif dan legislatif menjadi kunci utama demi mewujudkan transformasi kesejahteraan rakyat. (*)
