Desak Evaluasi Bansos, DPRD Sumbawa Ingatkan Jangan Ada Nepotisme, Harus Berbasis Data Riil
Sumbawa Besar, (NTBSatu) – Laporan masih maraknya penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran di Kabupaten Sumbawa menjadi sorotan tajam DPRD Sumbawa.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sumbawa, H. M. Berlian Rayes, mengatakan praktik pemberian bantuan yang diduga masih diwarnai unsur kedekatan hingga nepotisme, Ia desak untuk segera dievaluasi demi keadilan bagi masyarakat bawah.
Ia menegaskan pentingnya pembaruan data acuan penerima ya rill, agar program bantuan benar-benar mencapai tujuannya. Ia menyoroti fakta di lapangan di mana warga dengan kondisi ekonomi mapan masih tercatat sebagai penerima, sementara warga yang sangat layak justru terabaikan.
“Itu yang perlu dievaluasi ulang agar tepat sasaran sesuai dengan aturan dan tujuannya. Pastikan acuan datanya, karena perlu ada pembaruan data,” ujar Berlian kepada NTBSatu, Selasa, 10 Februari 2026.
Politisi Partai Golkar ini memberikan gambaran kontras mengenai ketidakakuratan data yang terjadi saat ini. Menurutnya, pemandangan warga yang memiliki rumah bagus namun tetap menerima bantuan adalah bukti nyata perlunya pengecekan ulang di lapangan.
“Jangan sampai masih ada yang enggak tepat sasaran. Masa orang yang rumahnya bagus, dia pakai emas segala macam misalnya, itu dia masih mendapatkan bantuan? Sementara ada yang betul-betul layak dapat (Bansos) , rumahnya sudah reot, sudah tua, malah belum tersentuh,” tegasnya.
Selain masalah data, Berlian secara khusus memperingatkan agar praktik nepotisme dalam penyaluran bansos di tingkat pemerintah bawah harus dihentikan.
Ia menekankan bahwa ke depan, program bantuan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo hingga tingkat daerah, harus bersih dari intervensi kedekatan personal.
“Ke depan itu, melalui program Prabowo dan Pak Bupati dan Pak Gubernur tidak lagi melihat koneksi nepotisme segala macam. Memberi bantuan itu diberikan kepada yang tepat sasaran, bukan karena kedekatan,” imbuh Berlian.
Berlian memberikan catatan tegas bantuan pemerintah harus murni berbasis data riil dan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan politik.
“Catatannya itu, bantuan-bantuan itu diberikan bukan karena kedekatan politik maupun nepotisme, tapi memang betul-betul untuk masyarakat membutuhkan itu,” tegasnya. (*)
