Mataram (NTBSatu) – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 pada Kamis, 12 Februari 2026. Berdasarkan rilis resmi tersebut, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatatkan nilai IPM sebesar 73,97.
Angka ini merefleksikan capaian kualitas hidup masyarakat NTB dari akumulasi tiga aspek yakni dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Capaian tahun 2025 tersebut menunjukkan tren pertumbuhan positif atau mengalami kenaikan jika mengkomparasikannya dengan tahun 2024.
Data BPS mencatat, nilai IPM NTB pada tahun 2024 berada pada angka 73,10, sehingga terdapat peningkatan sebesar 0,87 poin atau tumbuh sekitar 1,19 persen. Meski terus membaik, perolehan angka IPM ini menempatkan NTB di posisi ke-27 secara nasional. Posisi ini masih berada di bawah angka rata-rata nasional yang secara agregat menyentuh 75,90.
Indikator Pengukur Kualitas Hidup
Dalam metode penghitungannya, BPS menyandarkan potret kualitas hidup masyarakat ini ada tiga poin utama penunjang kemaslahatan publik.
Ketiga komponen tersebut mencakup perhitungan angka umur harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan melalui harapan lama sekolah beriringan dengan rata-rata lama sekolah, serta indikator kemampuan daya beli masyarakat melalui variabel pengeluaran riil per kapita yang telah disesuaikan.
Secara teoritis, pergerakan positif atau semakin tingginya grafik penilaian pada ketiga aspek makro tersebut, otomatis mendongkrak nilai akhir IPM di suatu daerah. Fluktuasi performa ini sebagai tolak ukur utama bagi pemerintah dalam mengukur efektivitas intervensi program pembangunan manusia. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat setempat secara berkelanjutan.
Evaluasi Sektor Pembangunan Manusia
Data capaian IPM NTB sebesar 73,79 ini memberikan gambaran konkret sekaligus sebagai instrumen evaluasi penting bagi pemangku kebijakan tingkat regional. Hasil penilaian objektif ini memetakan area mana saja yang memerlukan akselerasi program pembangunan serta penguatan anggaran.
Hasil ini juga khusus pada pemenuhan fasilitas kesehatan dasar dan pemerataan akses pendidikan wajib belajar di seluruh Kabupaten/Kota di NTB. Melalui rilis makro ekonomi dan sosial berkala ini, publik maupun pemerintah daerah bisa melihat dinamika perkembangan kesejahteraan secara nyata.
Tantangan ke depan bagi pemerintah daerah adalah bagaimana mendesain kebijakan publik yang lebih agresif demi memperkecil ketimpangan daya beli. Selain itu, perlunya meningkatkan kualitas modal manusia agar mampu melampaui standar rata-rata indeks nasional pada tahun-tahun mendatang. (*)
