Sumbawa Barat (NTBSatu) – Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., resmi menyerahkan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD 2026. Penyerahan dokumen anggaran tersebut berlangsung dalam Sidang Paripurna DPRD Sumbawa Barat, Senin, 6 Juli 2026.
Pemerintah daerah mengalokasikan total Belanja Daerah sebesar Rp2,25 triliun pada APBD Perubahan 2026. Alokasi anggaran jumbo tersebut memprioritaskan pemenuhan kewajiban mandatory spending serta penguatan berbagai program unggulan daerah.
“Kami mengalokasikan fungsi pendidikan sebesar 20 persen serta alokasi dana desa sebesar 10 persen,” ujar Bupati Amar, Senin, 6 Juli 2026.
Di samping sektor pendidikan, pemerintah daerah juga memplot dana infrastruktur minimal 40 persen dari total perolehan pajak daerah. Sektor belanja ini turut memprioritaskan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib pelayanan dasar.
“Belanja daerah juga memperkuat program unggulan melalui skema Kartu Sumbawa Barat Maju untuk masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, guna menopang belanja tersebut, pemerintah daerah mengusulkan target Pendapatan Daerah sebesar Rp1,15 triliun pada anggaran perubahan. Sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyumbang angka Rp270,9 miIiar dari total keseluruhan target.
“Sektor pajak daerah memberikan kontribusi terbesar pada PAD dengan capaian target senilai Rp180,8 miliar,” ujarnya.
Transfer Dominasi Pendapatan
Lebih lanjut, sektor Pendapatan Transfer memberikan kontribusi pembiayaan daerah sebesar Rp785,8 miIiar dalam struktur anggaran. Anggaran tersebut mencakup transfer pemerintah pusat sejumlah Rp738,7 miIiar dan transfer antar-daerah senilai Rp47,1 miIiar.
Selain dari transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan tambahan pasokan anggaran sebesar Rp98,3 miIiar. Sumber keuangan ini berasal dari penerimaan dana hibah serta objek pendapatan sah menurut aturan hukum.
Mengenai visi pembangunan, Bupati Amar menjelaskan rancangan anggaran ini mengusung tema memperkokoh kedaulatan pangan, energi, serta ekonomi inklusif.
Pemerintah daerah menyelaraskan tema tersebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Nasional demi mempercepat transformasi kesejahteraan.
Oleh karena itu, Bupati menekankan seluruh kebijakan anggaran dalam Perubahan APBD ini wajib mengedepankan prinsip efektivitas dan efisiensi. Pengelolaan keuangan daerah juga harus mencerminkan asas transparansi, akuntabilitas, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pada sisi lain, struktur pembiayaan daerah memproyeksikan penerimaan dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) sebesar Rp1,14 triliun. Sejalan dengan itu, sektor pengeluaran pembiayaan menyasar alokasi penyertaan modal daerah senilai Rp47,4 miIiar.
“Kami berharap proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berjalan lancar,” pungkasnya. (*)
