Lombok Barat (NTBSatu) – Anggota Komisi III DPRD Lombok Barat (Lobar), Lalu Irwan, mengkritik pola perencanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lobar.
Ia menilai, kesalahan menentukan prioritas anggaran membuat proyek pelebaran Jalan Soekarno-Hatta di Gerung berjalan lambat. Sementara itu, puluhan miliar rupiah tidak termanfaatkan.
Irwan mengungkapkan, DPRD sebenarnya telah mengingatkan pemerintah saat pembahasan APBD Perubahan 2025. Saat itu, pemerintah mengusulkan sekitar Rp80 miliar untuk pembebasan lahan Jalan Soekarno-Hatta.
Menurutnya, DPRD justru menyarankan pemerintah hanya menganggarkan biaya appraisal dan sosialisasi. “Kami minta cukup anggarkan appraisal dulu. Nilainya paling sekitar Rp100 juta sampai Rp200 juta,” ujarnya, Senin, 6 Juli 2026.
Ia menilai, pembebasan lahan mustahil selesai hanya dalam waktu sekitar tiga bulan. Meski begitu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tetap meyakinkan DPRD bahwa target tersebut bisa tercapai.
“Sempat terjadi deadlock. Tapi TAPD meyakinkan kami proses itu bisa selesai,” kata legislator dari fraksi Gerindra tersebut.
Namun, prediksi DPRD terbukti benar. Ia mengatakan, anggaran pembebasan lahan gagal Pemkab eksekusi sepanjang 2025. Bahkan, prosesnya hanya berhenti pada tahap sosialisasi. “Jangankan mereka eksekusi, prosesnya hanya sebatas sosialisasi,” tegasnya.
Alihkan ke Proyek Lain
Irwan mengatakan, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran pembebasan lahan pada 2026. Nilainya bahkan meningkat, hingga total mencapai sekitar Rp81 miliar. Namun hingga Juli 2026, appraisal lahan pun belum rampung.
“Enam bulan berjalan, appraisal saja belum selesai. Baru tahap pengukuran,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan lemahnya kualitas perencanaan pemerintah daerah. Ia menilai, anggaran puluhan miliar itu seharusnya dapat Pemkab alihkan sementara untuk proyek yang lebih siap mereka kerjakan.
“Kalau hanya appraisal yang dianggarkan, jalan lain bisa selesai, jembatan Cemare bisa dibangun, sekolah dan puskesmas bisa diperbaiki,” katanya.
Irwan menilai, alasan creative financing yang selama ini pemerintah sampaikan tidak menjawab persoalan utama. Menurutnya, akar masalah justru berada pada perencanaan yang tidak realistis. “Yang kami lihat bukan creative financing. Yang bermasalah justru perencanaannya,” ujarnya.
Selain itu, Irwan juga mempertanyakan alasan pemerintah menunggu bantuan pemerintah pusat untuk menyelesaikan proyek tersebut. Menurutnya, kebutuhan anggaran penyelesaian proyek tidak terlalu besar.
“Kalau kebutuhan tinggal Rp5 miliar sampai Rp10 miliar, kenapa harus menunggu pusat?” katanya.
Ia juga meminta pemerintah menerapkan skala prioritas pembangunan secara adil. Menurutnya, proyek strategis di wilayah Gerung hingga Sekotong tidak boleh terus tertunda hanya karena alasan penganggaran.
“Jangan sampai ada kesan pembangunan hanya diprioritaskan di lokasi tertentu,” tutupnya. (*)
