Mataram (NTBSatu) – Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, mengusulkan dua program prioritas dalam Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) untuk perencanaan tahun 2027. Pemasangan bronjong di Sungai Ancar dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Lurah Pejanggik, Mahnum mengatakan, kedua program tersebut menjadi fokus utama karena paling mendesak dan berdampak langsung terhadap masyarakat. “Fokus kami hanya dua program ini, karena ini yang paling dirasakan langsung oleh warga,” ujarnya, Senin, 27 April 2026.
Ia menjelaskan, pengusulan pemasangan bronjong di Sungai Ancar sepanjang kurang lebih 500 hingga 600 meter. Harapannya, infrastruktur ini mampu mengurangi risiko abrasi serta luapan air saat musim hujan.
“Untuk bronjong, kami usulkan sekitar 500 sampai 600 meter di Sungai Ancar. Ini penting untuk menahan abrasi dan mencegah luapan air saat hujan,” jelasnya.
Menurut Mahnum, pemasangan akan berada di dua sisi sungai secara selang-seling, mulai dari kawasan SMPN 16 Mataram hingga jembatan Pajang Barat. “Penanganannya nanti di dua sisi sungai, tetapi selang-seling supaya tebing sungai yang rawan bisa diperkuat,” katanya.
Perbaikan Enam Rumah Warga
Selain penanganan sungai, perbaikan RTLH juga menjadi perhatian serius. Program ini menyasar enam unit rumah warga di Lingkungan Majeluk yang rusak akibat banjir tahun sebelumnya.
“Ada enam rumah warga yang akan diperbaiki. Kondisinya rusak cukup parah karena banjir kemarin,” ungkapnya.
Mahnum menekankan, kedua usulan tersebut merupakan hasil aspirasi masyarakat melalui musyawarah tingkat lingkungan. “Ini usulan langsung dari masyarakat, jadi benar-benar sesuai kebutuhan riil di lapangan,” tegasnya.
Ia juga menilai, dua program ini lebih prioritas daripada usulan lain karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kelayakan hidup warga. “Kalau yang lain relatif aman, tetapi dua ini yang harus segera ditangani,” ujarnya.
Saat ini, usulan tersebut telah masuk tahap pembahasan di tingkat Pemerintah Kota Mataram dan harapannya dapat terealisasi pada tahun anggaran 2027. “Kami terus kawal agar bisa direalisasikan, karena ini menyangkut keselamatan warga,” katanya.
Dalam pelaksanaannya nanti, pemasangan bronjong oleh Dinas PUPR bersama BPBD, sedangkan perbaikan RTLH menjadi tanggung jawab Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Harapan kami, program ini bisa segera terlaksana, agar risiko banjir berkurang dan warga memiliki rumah yang layak,” tambahnya. (*)
