Mataram (NTBSatu) – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Mataram yang membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Mataram akhir tahun anggaran 2025 memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja pemerintah daerah. Secara umum, dewan menilai kinerja tersebut menunjukkan tren yang positif dan relatif stabil.
Ketua Pansus, H. M. Zaini, menyampaikan pembahasan LKPJ tidak hanya menjadi agenda rutin yang bersifat administratif. Namun juga menjadi ruang penting untuk mengevaluasi berbagai capaian pembangunan daerah.
“Pembahasan LKPJ ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi terhadap capaian kinerja dan efektivitas kebijakan pemerintah daerah. Sekaligus memberikan rekomendasi strategis untuk perbaikan ke depan,” ujarnya dalam rapat paripurna DPRD Kota Mataram, Jumat, 24 April 2026.
Ia menjelaskan, sejumlah indikator makro menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram tercatat sebesar 5,43 persen, sementara inflasi Pemkot Mataram mampu mengendalikannya di angka 3,21 persen.
“Hal ini tercermin dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,43 persen dan inflasi yang terkendali di angka 3,21 persen,” kata Zaini.
Dari sisi kesejahteraan sosial, tingkat kemiskinan berada pada angka 7,15 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 82,32 yang masuk dalam kategori sangat tinggi.
“Dari sisi kesejahteraan sosial, angka kemiskinan berada pada 7,15 persen, sementara IPM mencapai 82,32 yang termasuk kategori sangat tinggi,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, Pansus juga mencatat adanya peningkatan pada sejumlah sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Bahkan, prevalensi stunting berhasil ditekan hingga 5,53 persen.
“Pansus juga mencatat keberhasilan penurunan prevalensi stunting menjadi 5,53 persen sebagai indikator penting dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat,” tambahnya.
Meski demikian, Zaini mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat pemerintah daerah berpuas diri. Ia menegaskan pentingnya sikap kritis dan konstruktif dalam menilai hasil pembangunan.
“Kita tetap perlu menyikapi capaian ini secara kritis dan konstruktif agar ke depan bisa lebih baik lagi,” tegasnya.
Berikan Catatan Strategis
Dalam pembahasannya, Pansus juga memberikan sejumlah catatan strategis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Selain itu, perencanaan anggaran dinilai perlu terus diperbaiki agar lebih realistis dan tepat sasaran, serta diiringi dengan optimalisasi pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menyatakan pihaknya menerima seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan.
“Kami menyambut baik seluruh rekomendasi DPRD. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja, terutama dalam memperkuat kemandirian fiskal dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah kota akan terus berupaya mengoptimalkan potensi pendapatan daerah serta meningkatkan efektivitas belanja agar pembangunan dapat berjalan lebih maksimal dan berkelanjutan.
Melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif, diharapkan pembangunan di Kota Mataram ke depan dapat semakin berkualitas dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (*)
