Pendapatan Warga Miskin NTB Didorong Tembus 1,5 Kali UMP Melalui Program Desa Berdaya
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memasang target ambisius dari pelaksanaan Program Desa Berdaya. Program tersebut merupakan salah satu program unggulan Lalu Muhamad Iqbal dan Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda), dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Lalu Hamdi menyampaikan, program ini mengusung pendekatan graduasi. Artinya, pemerintah tidak hanya membantu keluarga sasaran sementara, tetapi harus “tamat” atau keluar sepenuhnya dari status kemiskinan ekstrem dalam kurun waktu dua tahun.
Lalu Hamdi mematok indikator keberhasilan yang cukup tinggi sebagai syarat graduasi. “Target kita, dua tahun ke depan pendapatan mereka harus mencapai 1,5 kali Upah Minimum Provinsi (UMP). Selain itu, aset mereka harus meningkat 50 persen, mampu makan bergizi tiga kali sehari, dan memiliki tabungan yang terus bertumbuh,” jelasnya, Rabu, 1 April 2026.
Tahap Awal Program Desa Berdaya
Pada tahap awal, Program Desa Berdaya akan menyasar 40 desa yang masuk kategori miskin ekstrem. Program ini mendapat dukungan 144 pendamping bagi 7.250 kepala keluarga, verifikasi data DTSEN bersama BPS, serta alokasi anggaran bantuan keuangan desa, tenaga pendamping, dan transfer aset produktif.
Masing-masing KK yang masuk kategori miskin ekstrem akan mendapat bantuan tambahan sosial produktif sebesar Rp7 juta untuk kebutuhan usaha. “Pasarnya harus ada setiap hari, bukan musiman, dan usahanya harus berkelanjutan,” katanya.
Pemprov NTB, kata Hamdi, terus mematangkan program Desa Berdaya melalui skema Transformatif. DPMD Dukcapil NTB akan menggelar Pendidikan dan Pelatihan bagi para pendamping desa untuk memastikan intervensi terhadap ribuan Kepala Keluarga (KK) miskin ekstrem, agar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Ia menegaskan, peran pendamping desa menjadi kunci dalam menentukan masa depan 6.711 KK sasaran. Melalui Pendidikan dan Pelatihan ini, para pendamping akan mendapat bekal kemampuan teknis untuk mengidentifikasi mata pencaharian yang paling sesuai bagi keluarga miskin.
“Pendamping desa harus mampu memfasilitasi keluarga miskin ekstrem dalam menyusun proposal sederhana. Kita akan tentukan apa kegiatannya dan berapa biayanya melalui aplikasi yang sedang disiapkan Kominfo,” ujarnya.
Intervensi Layanan Dasar dan Hunian Layak
Selain penguatan ekonomi, Pemprov NTB juga melakukan intervensi pada layanan dasar. Pendamping desa berkewajiban memantau akses keluarga sasaran terhadap bantuan sosial (bansos), Kartu Pintar untuk anak sekolah hingga kepesertaan BPJS Kesehatan.
Dari sisi infrastruktur, hasil verifikasi dan validasi lapangan mengungkap fakta memprihatinkan. Terdapat 49 rumah yang masuk kategori prioritas karena memenuhi empat unsur ketidaklayakan: luas lantai kurang dari 9 meter persegi per orang, belum memiliki MCK, dinding non-permanen (berbahan daun atau bedek kualitas rendah), serta atap yang tidak layak.
“Kita sudah identifikasi. Rumah-rumah ini akan difasilitasi untuk diperbaiki, termasuk akses air minum sehat dan penerangan listrik,” katanya.
Terobosan Data Mandiri
Dalam prosesnya, Lalu Hamdi mengakui, adanya kendala teknis terkait ketersediaan data nasional. Namun, NTB melakukan terobosan dengan melakukan verifikasi dan validasi (verivali) mandiri di 40 desa sasaran sebelum data resmi pusat terbit.
“Kami melakukan langkah mendahului data nasional demi percepatan. Dari data awal 7.250 KK, setelah diverifikasi secara ketat, ditemukan 6.711 KK yang benar-benar layak diintervensi dan sisanya 539 KK tidak ditemukan,” ungkapnya.
Menariknya, dalam proses pemilahan data, terdapat 373 KK lansia sebatang kara yang tidak produktif. Untuk kategori ini, pemerintah akan menerapkan skema perlindungan sosial yang berbeda, bukan melalui bantuan modal usaha.
Transformatif ini akan masuk dalam usulan APBD Perubahan pada Juni mendatang. Begitu penetapan, pemerintah akan langsung mencairkan dana bantuan untuk menggerakkan mesin ekonomi di tingkat akar rumput. (*)
