Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa, mulai mengakselerasi Program Desa Berdaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk menekan kemiskinan ekstrem.
Sebanyak empat desa kini masuk tahap verifikasi dan validasi (verval) data rumah tangga sasaran, sebelum intervensi program berjalan setelah Idulfitri 2026.
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumbawa, Rachman Ansori menjelaskan, tahap awal program fokus pada pemutakhiran data agar intervensi benar-benar tepat sasaran.
“Hari ini masih pada tahap penyelesaian verifikasi dan validasi data sasaran. Setelah itu final dan diverifikasi oleh provinsi, baru kita masuk pada tahap penyesuaian program sesuai kebutuhan masing-masing rumah tangga,” jelas Rachman, Kamis, 5 Maret 2026.
Empat Desa Jadi Percontohan
Empat desa tersebut dipilih sebagai lokasi awal implementasi Program Desa Berdaya yang bertujuan mengangkat keluarga miskin ekstrem, melalui pendekatan pendampingan dan pemberdayaan ekonomi.
Menurut Rachman, intervensi bukan sekadar pemberian bantuan modal langsung, melainkan penyesuaian program berdasarkan kebutuhan riil setiap keluarga.
“Program ini bukan hanya pemberian modal langsung. Ada ratusan indikator yang dilihat untuk menentukan intervensi apa yang harus dilakukan pada setiap kepala keluarga,” ujarnya.
Ia berharap, pendekatan ini mampu mendorong peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.
“Setelah verval selesai, kita akan melihat apa yang mereka butuhkan untuk bisa meningkatkan taraf hidupnya. Dari situ provinsi bisa melakukan penyesuaian program terhadap masing-masing desa,” tambahnya.
12 Pendamping Turun ke Lapangan
Untuk memastikan program berjalan efektif, pemerintah menyiapkan 12 tenaga pendamping yang akan bekerja langsung di lapangan. Setiap pendamping bertanggung jawab mendampingi 50 Kepala Keluarga (KK) penerima program.
“Pendamping sekarang sedang bekerja di lapangan. Kita punya sekitar 12 orang pendamping, dan masing-masing mendampingi dapat 50 KK,” ungkapnya.
Pendampingan ini tidak hanya oleh pemerintah kabupaten, tetapi juga mendapat pantauan langsung oleh pemerintah provinsi.
“PMD juga ditugaskan secara struktural oleh provinsi untuk terus memantau pergerakan teman-teman pendamping di lapangan,” ucapnya.
Program Linear Kabupaten–Provinsi
Ia juga menegaskan, Program Desa Berdaya selaras dengan program pengentasan kemiskinan ekstrem Pemerintah Provinsi NTB. Dengan pola intervensi berbasis kebutuhan rumah tangga dan pendampingan berkelanjutan, pemerintah berharap dampaknya bisa terlihat dalam beberapa tahun ke depan.
“Program ini akan linear antara kabupaten dan provinsi. Desa Berdaya juga menjadi bagian dari upaya pengentasan kemiskinan ekstrem,” tegasnya.
Target Lima Tahun
Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Sumbawa diproyeksikan berjalan sesuai siklus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang berdurasi lima tahun. Menurut Rachman, proses verifikasi data dan intervensi program akan menjadi dasar untuk memantau peningkatan kesejahteraan keluarga sasaran.
“Kita mulai dari verval, lalu aksi sesuai kebutuhan mereka. Setelah itu baru kita monitor apakah mereka meningkat atau tidak,” jelasnya.
Ia optimistis, pendekatan pendampingan intensif akan mampu mengangkat keluarga miskin ekstrem menuju kemandirian ekonomi.
“Dengan konsep pendampingan seperti ini, kita berharap ke depan sudah tidak ada lagi masyarakat yang berada dalam kategori miskin ekstrem. Mereka bisa terangkat dan menjadi mandiri,” tambahnya. (Marwah)
