Sebelas Daerah Irigasi di Sumbawa Rusak, 1.761 Hektare Sawah Terancam Krisis Air
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Ribuan hektare lahan pertanian di Kabupaten Sumbawa kini berada dalam kondisi terancam akibat kerusakan irigasi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sumbawa mencatat, belasan daerah irigasi mengalami kerusakan masif yang berdampak pada terganggunya pasokan air bagi petani.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa, Muhammad Sofyan mengungkapkan, pihaknya tengah berjuang mengusulkan perbaikan infrastruktur tersebut ke pemerintah pusat melalui aplikasi SIPURI (Sistem Informasi Program Usulan Irigasi).
”Kami sedang mengusulkan melalui aplikasi SIPURI namanya ke Kementerian PU di pusat. Itu ada 11 daerah irigasi yang kami usulkan, dengan luasan mencapai 1.761 hektar yang terdampak,” ungkap Sofyan kepada NTBSatu, Jumat, 13 Februari 2026.
Sofyan menjelaskan, dampak dari kerusakan ini tidak main-main. Total luasan lahan yang terancam kekurangan pasokan air mencapai ribuan hektare, dengan kerusakan fisik yang membentang sepanjang puluhan kilometer.
”Total luasannya 1.761 hektare yang kami usulkan untuk direhabilitasi. Panjang saluran yang kita usulkan untuk direhab itu 20.300 meter,” jelasnya.
Kerusakan infrastruktur ini akibat bencana banjir yang terjadi berturut-turut dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan pendataan di lapangan, terdapat belasan bendung yang kondisinya hancur atau jebol.
”Kerusakannya cukup masif, itu ada 12 bendung yang rusak akibat banjir di tahun 2022, 2023, dan 2024. Kemudian saluran primer dan sekunder juga banyak yang rusak karena usia bangunannya sudah mencapai lebih dari 20 tahun,” paparnya.
Persoalan anggaran menjadi hambatan utama dalam proses perbaikan. Sofyan mengatakan, sebenarnya pada 2025, Sumbawa sempat mendapatkan angin segar berupa bantuan dana pusat untuk tujuh daerah irigasi, namun rencana tersebut mendadak batal.
”Tahun 2025 kami dapat alokasi DAK Irigasi untuk tujuh daerah irigasi, namun di-cancel oleh Menteri Keuangan pada awal tahun 2025. Jadi tidak jadi di-transfer ke daerah,” ungkap Sofyan.
Usulkan 11 Titik Perbaikan
Menyikapi kendala tersebut, Dinas PUPR kembali mengajukan usulan untuk 11 titik yang tersebar di berbagai kecamatan. Wilayah terdampak paling banyak berada di Kecamatan Plampang, meliputi Daerah Irigasi (DI) Selante, DI Sejari, dan DI Sepayung Dalam.
Selain itu, terdapat pula di Maronge; DI Embung pemasar, Moyo Hulu; DI Aik Bengkal, Moyo Hilir; DI Batu Bangka, Tarano; DI Mata, serta Alas Barat; DI Lekong.
Pada sisi lain, Sofyan juga memberikan imbauan keras kepada masyarakat terkait kelestarian lingkungan. Ia menyoroti, tingginya laju sedimentasi atau pendangkalan di bendung dan saluran irigasi akibat pola tanam yang salah di area hulu.
”Banyak terjadi sedimentasi akibat penanaman budidaya tanaman semusim yang tidak arif pada lingkungan. Terjadi erosi sangat besar karena lahan di lereng bukit dengan kemiringan lebih dari 15 persen ditanami (tanaman semusim). Seharusnya itu ditanami tanaman keras,” tegasnya.
Pihaknya berharap, masyarakat lebih arif dalam mengelola lahan di lereng bukit agar tidak memperparah kerusakan infrastruktur irigasi yang ada. “Erosi lahan ini mengakibatkan sedimentasi di bendung maupun jaringan irigasi kita,” katanya. (*)
