“Kami lihat dalam beberapa RDP, OPD justru tampak bingung. Program yang dijalankan bukan berasal dari OPD, mereka hanya melaksanakan. Tapi ketika ada masalah, OPD yang harus bertanggung jawab,” tegas politisi PDIP tersebut.
Kondisi ini, lanjut Made Slamet, menunjukkan adanya ketidakjelasan tugas, fungsi, dan kewenangan Tim Percepatan. Ia menyebut, situasi tersebut berpotensi mengganggu kinerja OPD karena visi dan program tidak sepenuhnya berjalan berasal dari dinas teknis terkait.
“Bagaimana OPD bisa mencapai target visi dan kinerjanya kalau program yang dijalankan bukan mereka yang merancang?,” katanya.
Selain tumpang tindih kewenangan, Made Slamet juga menyoroti potensi tumpang tindih pendanaan serta munculnya indikasi keterlibatan oknum dalam proyek-proyek tertentu.
Ia menegaskan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan.
“Kalau tugas dan kewenangannya tidak jelas, ini akan membingungkan publik dan merugikan sistem pemerintahan. Evaluasi menyeluruh terhadap Tim Percepatan ini perlu dilakukan,” tegasnya. (Zani)
