Pengamat: Masalah Pendidikan NTB Gagal Ditekan karena Pendekatan Parsial dan Kebijakan Setengah Hati

Mataram (NTBSatu) - Pengamat Pendidikan Nusa Tenggara Barat (NTB), Sirajul Hadi menilai, persoalan pendidikan di NTB, terutama tingginya angka putus sekolah, tidak pemerintah tangani secara serius. Sebab, pemerintah daerah masih melakukan pendekatan parsial dan bergantung pada program pusat. Menurut Sirajul, pendidikan semestinya menggunakan pendekatan secara terintegrasi, bukan dari satu faktor tunggal. Terlebih, melihat 73.706 anak yang putus sekolah yang ia nilai pemerintah karena faktor ekonomi. “Pendidikan itu tidak bisa didekati dalam satu pendekatan saja, tetapi harus terintegrasi. Angka putus sekolah di NTB yang cukup signifikan itu bermula dari banyak faktor dan mesti dilihat dari semua aspek,” ujarnya kepada NTBSatu, Senin, 9 Februari 2026. Ia menegaskan, selama ini persoalan putus sekolah kerap disederhanakan sebagai persoalan ekonomi semata. Padahal, realitas di lapangan jauh lebih kompleks. “Tidak hanya faktor ekonomi. Ada aspek sosiologis, di mana pendidikan dianggap tidak penting dan itu berkelindan dengan faktor politis kebijakan yang tidak totalitas ke sektor pendidikan,” katanya. Sirajul mencontohkan, laporan Ombudsman NTB yang menemukan praktik sekolah mewajibkan pembelian seragam dengan harga mahal saat daftar ulang. Praktik semacam ini, menurutnya, secara langsung memukul semangat dan kepercayaan diri anak serta orang tua. “Akibatnya bukan hanya orang tua yang terbebani, tapi anak juga kehilangan motivasi dan rasa percaya diri untuk masuk sekolah. Ini soal iklim pendidikan yang tidak berpihak,” ujar Dosen FKIP Nahdlatul Wathan Mataram ini. Lebih jauh, Sirajul mengkritik posisi Pemerintah Provinsi NTB yang ia nilai tidak memiliki desain kebijakan pendidikan yang kuat dan mandiri. Pemprov, katanya, terlalu mengandalkan program pusat yang kebetulan hadir di daerah. “Pemerintah provinsi tidak boleh hanya mengandalkan program pusat seperti sekolah rakyat atau program-program nasional lainnya. Itu menandakan kebijakan daerah tidak dirancang dengan niat serius,” tegasnya. Kebijakan Pendidikan NTB Belum Menyelesaikan Masalah Ia menilai, hingga kini arah kebijakan pendidikan NTB dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) belum menunjukkan visi yang tajam dan berpihak pada penyelesaian masalah mendasar pendidikan. “RPJMD yang sebelumnya, saya lihat tidak terlalu tajam membaca arah pendidikan di NTB. Yang terlihat hanya implementasi turunan dari program pusat,” katanya. Sirajul juga menyoroti lemahnya keterlibatan berbagai pihak dalam perumusan kebijakan pendidikan daerah. Padahal, menurutnya, persoalan pendidikan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. “Harus secara serius, melibatkan akademisi, praktisi, hingga institusi. Ini sebenarnya sudah menjadi catatan sejak gubernur sebelumnya, tapi belum terlihat perbaikan signifikan,” ujarnya. Ia menekankan, pentingnya peta jalan yang jelas dan terukur untuk menekan angka putus sekolah dengan pendekatan yang benar-benar terintegrasi. Selain itu, Sirajul turut menyinggung 70 persen pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan mendapat peringatan dari Pemerintah Pusat. Menurutnya, persoalan utama program tersebut terletak pada implementasi di lapangan. “Masalahnya ada di implementasi. Seharusnya program ini benar-benar memberi dampak peningkatan gizi anak, bukan hanya memberi makanan gratis saja,” katanya. Ia bahkan mengingatkan, agar program strategis nasional tersebut tidak berjalan secara seremonial di NTB. “Saya sering sebut, jangan khianat untuk program MBG,” tegasnya. Sirajul menegaskan, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang pengelolaannya tidak bisa dengan pola pikir proyek jangka pendek. “Pendidikan itu bukan seperti bangun jembatan besok sore jadi. Kalau generasi daerah (SDM) tidak jadi prioritas, jangan bicara NTB bisa maju dan mendunia,” tambahnya. (Alwi)