Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat Tak Buka Pendaftaran Umum, Siswa Disaring Dinsos dan BPS
Lombok Barat (NTBSatu) – Kepala Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat, Lilik Fadlilah menjelaskan, sekolah tidak membuka pendaftaran siswa baru secara umum. Seluruh proses penjaringan oleh Dinas Sosial (Dinsos) bersama pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta melalui asesmen Badan Pusat Statistik (BPS).
“Kriterianya adalah anak harus berasal dari keluarga desil 1 dan 2. Setelah asesmen selesai, barulah anak dikirim ke sekolah. Jadi administrasi pendaftaran sepenuhnya ditangani Dinas Sosial,” ujar Lilik kepada NTBSatu, Kamis 5 Februari 2026.
Pada tahap awal, Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat menampung 100 siswa. Namun ke depan, pemerintah menargetkan pengembangan sekolah rakyat secara besar-besaran hingga tahun 2029.
“Targetnya nanti ada 1.000 siswa SD, 1.000 SMP, dan 1.000 SMA yang berada di sekolah permanen,” jelasnya.
Menurut Lilik, kehadiran Sekolah Rakyat Dasar bukan sekadar memberikan akses pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mengangkat derajat keluarga miskin secara berkelanjutan.
“Harapannya anak-anak ini menjadi tumpuan harapan keluarga. Setelah lulus SMA, mereka bisa bekerja atau melanjutkan kuliah, sehingga benar-benar tercabut dari akar kemiskinan,” katanya.
Ia menambahkan, pendekatan ini berbeda dengan pola bantuan sosial konvensional yang hanya bersifat sementara. Pendidikan merupakan solusi jangka panjang.
“Kalau dulu bantuan hanya berupa beras atau uang dan berhenti di situ. Sekarang kemiskinan diangkat dari akarnya melalui pemenuhan hak pendidikan anak,” tegasnya.
Tak hanya menyasar anak, program Sekolah Rakyat Dasar juga menyentuh orang tua siswa. Pemerintah memberikan edukasi serta bantuan modal usaha, agar kondisi ekonomi keluarga turut meningkat.
“Target Presiden memang bukan sekadar memberi uang, tapi mencabut kemiskinan dari akarnya,” ujarnya.
Siswa Dapat Layanan Kesehatan Gratis
Lilik juga menjelaskan, untuk layanan kesehatan, Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat bekerja sama dengan Puskesmas Gunungsari. Seluruh siswa mendapatkan layanan kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan, termasuk rujukan ke rumah sakit.
Namun demikian, terdapat kendala administratif karena sebagian besar siswa berasal dari luar Kecamatan Gunungsari dan tinggal di asrama sekolah.
“Jika sudah tiga kali berobat, faskes (fasilitas kesehatan) mereka harus dipindahkan ke sini. Saat ini kami mengajukan pemindahan faskes untuk sekitar 82 siswa,” jelas Lilik.
Meski demikian, ia memastikan penanganan kesehatan siswa tetap berjalan dengan aman. “Kalaupun pembiayaan tidak di-backup anggaran daerah, kami memiliki anggaran kesehatan dari Kementerian Sosial,” tambahnya. (*)
