Izin BKN Terbit, Sembilan Pejabat Eselon II Pemkot Mataram Siap Dilantik Pekan ini
Mataram (NTBSatu) – Pelantikan sembilan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau pejabat eselon II hasil seleksi terbuka (selter) di lingkup Pemerintah (Pemkot) Kota Mataram, diperkirakan akan berlangsung pekan ini. Hal ini menyusul telah diterimanya izin dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Rekomendasi tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemkot Mataram untuk segera melaksanakan pengukuhan pejabat terpilih. Pemerintah daerah memastikan, seluruh proses administrasi terkait mutasi pejabat eselon III dan IV telah rampung.
Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengungkapkan, pihaknya telah menyelesaikan semua tahapan persiapan. Terkait waktu pelaksanaan pelantikan pada hari Rabu atau pekan ini, Alwan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pimpinan.
“Itu kewenangannya ada di PPK (Wali Kota). Waktu yang penting administrasi sudah kita siapkan, sekarang kewenangannya ada di Pak Wali. Kapan maunya Pak Wali, besok pun kita siap, lusa kita siap. Pokoknya kapan pun kita sudah siap, hari ini pun bisa,” tegas Alwan Basri, Senin, 9 Februari 2026.
Selain pengisian jabatan eselon II, izin dari BKN juga mencakup pelaksanaan rotasi untuk jabatan eselon III dan IV. Terkait hal ini, Tim Penilai Kinerja PNS telah menyelesaikan penyusunan daftar nama pejabat yang akan mengisi posisi baru.
“Sudah kita selesaikan itu, tapi kita utamakan untuk pengisian eselon II dulu bisa terisi plus pengisian jabatan Inspektur Inspektorat,” tambah Sekda.
Sembilan Jabatan Eselon II Lowong
Sebagai informasi, sembilan posisi yang akan segera memiliki pimpinan definitif pekan ini adalah
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Dinas Tenaga Kerja. Kemudian, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Dinas Perikanan, Kepala Dinas Sosial.
Selanjutnya, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB). Lalu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). (*)
