Ekonomi NTB Tumbuh Mahal di Atas Struktur yang Rapuh

Mataram (NTBSatu) - Sepanjang 2025, ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) berjalan dalam irama yang tidak sekuat yang direncanakan. Di atas kertas, arah pembangunan daerah telah digariskan cukup ambisius. RPJMD NTB 2025–2029 menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen, bahkan diperkuat oleh proyeksi optimistis hingga kisaran 7 persen. Namun data berbicara lain. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2026, pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang 2025 secara kumulatif hanya mencapai 3,22 persen. Angka ini bukan hanya jauh dari target, tetapi juga merosot dari capaian 2024 sebesar 5,30 persen, serta tertinggal dari pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11 persen. Secara harfiah, data tersebut menunjukkan satu hal penting. Ekonomi NTB tidak sedang tumbuh dalam pola yang efisien dan berkelanjutan. Bahkan jika dibandingkan dengan provinsi lain di kawasan timur, posisi NTB terlihat semakin tertinggal. Bali, misalnya, mencatat pertumbuhan ekonomi 5,82 persen pada 2025. Tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Sementara NTT masih mampu bertahan di atas 5 persen. “Ini menunjukkan, perlambatan ekonomi NTB tidak bisa semata-mata dijelaskan oleh faktor eksternal,” ujar Pengamat ekonomi sekaligus akademisi Universitas Mataram, Iwan Harsono kepada NTBSatu, Senin, 9 Februari 2026. “Tekanan global dan nasional memang ada, tetapi fakta bahwa provinsi pembanding masih tumbuh cukup tinggi menandakan persoalan NTB lebih bersifat struktural dan terkait kebijakan lokal yang belum cukup akseleratif," tambahnya. Modal dan Output Tak Sejalan Salah satu indikator yang memperjelas kondisi tersebut adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Secara sederhana, ICOR menunjukkan berapa besar tambahan investasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi ICOR, semakin tidak efisien suatu perekonomian. Secara nasional, ICOR Indonesia berada di kisaran 6–7. Artinya, setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi membutuhkan tambahan modal sekitar enam hingga tujuh kali lipat. Di NTB, berdasarkan estimasi 2025, angka ICOR justru mendekati 9,5. “Ini angka yang sangat tinggi. "Artinya, ekonomi NTB tumbuh dengan biaya yang mahal. Dengan investasi besar yang masuk, pertumbuhan yang dihasilkan secara kumulatif justru relatif kecil," papar Iwan. Tingginya ICOR NTB tidak muncul secara tiba-tiba. Ia mencerminkan struktur ekonomi yang masih sangat bergantung pada sektor padat modal, terutama pertambangan dan industri pengolahan berbasis smelter. Investasi di sektor ini memang besar, tetapi memiliki masa tunggu (gestation period) yang panjang sebelum menghasilkan output ekonomi yang stabil. “Sebagian besar investasi yang masuk masih berupa pembangunan fisik. Nilai tambahnya baru terasa di akhir tahun, bahkan sebagian baru akan optimal pada 2026,” jelas Iwan. Akibatnya, dalam satu tahun kalender, investasi tampak besar di sisi input, tetapi kontribusinya terhadap pertumbuhan output masih terbatas. Pola ini membuat pertumbuhan ekonomi NTB terlihat rapuh dan fluktuatif, sangat bergantung pada momentum produksi di satu sektor utama. Kebijakan Lokal dan Tantangan Akselerasi Di sisi kebijakan daerah, berbagai program sosial dan pemberdayaan telah dijalankan, termasuk program Desa Berdaya, dengan target pemberdayaan 106 Desa di NTB. Menurut Iwan, program tersebut memiliki niat baik dan arah kebijakan yang positif, terutama dalam pengentasan kemiskinan ekstrem. Namun, hingga saat ini dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi belum dapat diukur secara kuantitatif. “Program Desa Berdaya ini kan baru mulai implementasinya pada Januari tahun ini. Dampaknya masih dominan pada aspek sosial dan belum terkonversi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi riil,” ujarnya. Menurut Iwan, pengentasan kemiskinan ekstrem penting, tetapi tanpa penguatan produktivitas desa dan keterhubungan yang jelas ke pasar, industri, dan pariwisata, kontribusinya terhadap pertumbuhan agregat dalam jangka pendek akan terbatas. "Kebijakan sosial belum sepenuhnya diikuti oleh strategi ekonomi yang mampu mendorong peningkatan nilai tambah dan produktivitas secara luas," jelas Iwan. Pertambangan: Pedang Bermata Dua Ketergantungan NTB pada sektor pertambangan dan industri berbasis ekspor konsentrat juga menjadi faktor kunci yang membentuk volatilitas ekonomi daerah. Sektor ini berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan saat produksi dan ekspor meningkat, tetapi sekaligus menjadi sumber tekanan ketika terjadi perlambatan produksi atau penyesuaian kebijakan. “Pertambangan adalah pedang bermata dua bagi NTB, Ketika kinerjanya tinggi, pertumbuhan melonjak. Tetapi saat melambat, tidak banyak sektor lain yang cukup kuat untuk menjadi penyangga,”ungkapnya. Menurut Iwan, meski narasi pergeseran ke sektor pertanian dan ekonomi produktif lainnya kerap disampaikan, implementasinya dinilai belum konsisten. "Pertanian hingga kini masih lebih berperan sebagai penyangga sosial, bukan sebagai sumber pertumbuhan bernilai tambah tinggi. Kondisi ini membuat struktur ekonomi NTB tetap rentan dan fluktuatif," ujarnya. Secara data dan paradigma pembangunan, ekonomi NTB 2025 memberi pesan yang jelas. Tantangannya bukan semata kekurangan investasi, melainkan rendahnya efisiensi, lemahnya diversifikasi sektor, serta keterbatasan kebijakan lokal dalam mengonversi modal besar menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan titik awal pertumbuhan yang rendah, target RPJMD 2026 sebesar 6,83 persen menjadi semakin berat. "Tanpa koreksi arah kebijakan yang lebih menekankan efisiensi modal, penguatan sektor produktif berbasis lokal, serta keterhubungan antara investasi besar dan ekonomi rakyat, pertumbuhan ekonomi NTB berisiko terus berjalan di bawah potensinya sendiri," tambah Iwan. (*)