Ungkap Hasil Temuan
Berdasarkan data temuan yang dihimpun, pembiayaan bermasalah antara lain tercatat pada beberapa entitas dengan nilai signifikan, seperti AJR, MXGP, GNE, dan Anggaza, serta pembiayaan LIFT sekolah penerbangan.
Selain itu, terdapat pula pembiayaan lain yang masuk kategori macet dan berstatus sengketa. Ia menambahkan, hingga kini Bank Daerah ini belum menunjukkan kinerja keuntungan yang signifikan.
Bahkan, pada tahun 2025 disebut belum ada laba yang bisa disetorkan sebagai dividen ke daerah. Sementara untuk tahun 2026, potensi keuntungan diperkirakan hanya cukup untuk menutup kebutuhan operasional, termasuk biaya sistem dan keamanan siber.
“Kalau kondisinya seperti ini, Pansus menjadi jalan paling rasional. Kita perlu evaluasi menyeluruh, dari kebijakan awal sampai proses penyaluran pembiayaan,” ujarnya.
Aminurlah berharap, Pansus nantinya tidak hanya berhenti pada rekomendasi administratif, tetapi mampu menghasilkan langkah konkret untuk menyelamatkan keuangan daerah serta memperbaiki tata kelola bank daerah ini ke depan.
‘’Uang rakyat tidak boleh hilang begitu saja. Ini BUMD, dan tanggung jawab kita memastikan pengelolaannya transparan dan akuntabel,’’ tutupnya. (Zani)
