Mataram (NTBSatu) – Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Provinsi NTB mengkritik minimnya informasi dan transparansi Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, terkait mandeknya pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Hari Raya (THR) 2025 guru.
Sebab, hingga Februari 2026, sekolah tidak memperoleh informasi jelas mengenai posisi dan kendala pencairan yang mulai sejak bulan Desember tahun lalu.
Ketua MKKS SMA Provinsi NTB, Drs. H. Arofiq, MM., menilai, kurangnya komunikasi dari dinas membuat para kepala sekolah sendiri kesulitan menjelaskan situasi kepada guru dan memicu spekulasi lain di lapangan.
“Kami disuruh menunggu, tetapi prosesnya seperti apa kami tidak tahu. Informasi terakhir hanya menyebut dana sudah masuk pekan terakhir Desember, setelah itu tidak ada perkembangan,” ujarnya kepada NTBSatu, Sabtu, 21 Februari 2026.
Arofiq menjelaskan, pencairan awalnya setelah proses verifikasi dan validasi (verval) data guru rampung pada Januari hingga Februari 2026. Namun hingga kini, sekolah masih berada dalam ketidakpastian.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat guru berada pada situasi menunggu tanpa kejelasan, bahkan memunculkan dugaan terkait keberadaan dana.
“Ada juga segmen teman-teman yang menduga-duga kenapa tidak cair. Ada yang berprasangka sebagainya yang disampaikan Bapak Purbaya, uangnya disimpan di daerah dan sebagainya,” tutur Kepala SMAN 11 Mataram ini.
MKKS NTB menegaskan, persoalan utama bukan sekadar keterlambatan. Melainkan, absennya keterbukaan informasi dari pemerintah kepada sekolah sebagai pihak yang langsung berhadapan dengan guru.
“Jangan tidak ada informasi ke bawah supaya kawan-kawan tidak menduga yang tidak-tidak. Tolong beritahu kita terkait kendala, kalau ada pemberitahuan insyaAllah kami memaklumi,” ujarnya.
