Mustika mengatakan, pemerintah daerah menyediakan langsung batik khas Lombok Barat ini tanpa biaya, sehingga ASN tidak perlu membeli secara mandiri. Meski demikian, distribusinya masih bertahap.
“Batik ini dibagikan gratis oleh Pemkab Lombok Barat, hanya saja belum seluruh ASN menerimanya,” jelasnya.
Termasuk, untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Namun, pembagian akan secara bertahap mengingat jumlah pegawai yang cukup banyak.
“PPPK Paruh Waktu juga termasuk ASN, sehingga akan kami rencanakan pembagiannya. Tapi memang tidak bisa sekaligus,” katanya.
Terkait anggaran pengadaan batik, Mustika tidak merinci secara detail. Namun ia memastikan, seluruh pembiayaan berasal dari Pemkab Lombok Barat.
“Untuk angka pastinya saya belum pegang, tapi yang jelas pengadaan batik ini dibiayai oleh Pemkab Lombok Barat,” tutupnya. (Zani)
