Lombok Timur (NTBSatu) – Lemahnya koordinasi antara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak sekolah dinilai menjadi salah satu celah persoalan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim).
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur menegaskan, koordinasi yang tidak solid berpotensi menimbulkan masalah serius. Termasuk, risiko kesehatan bagi siswa.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur, Nurul Wathoni menekankan pentingnya membangun komunikasi intensif antara SPPG, sekolah, guru, serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di masing-masing kecamatan.
Menurutnya, sekolah merupakan perpanjangan tangan penerima manfaat MBG sehingga harus turut terlibat secara aktif sejak awal. Kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) kini memperluas sasaran penerima MBG. Program tersebut tidak hanya menyasar siswa, tetapi juga guru dan seluruh pegawai sekolah.
Perluasan ini, kata Wathoni, menuntut koordinasi yang jauh lebih matang agar tidak memicu miskomunikasi di lapangan.
“Kami sudah menyurati semua pihak agar koordinasi benar-benar dibangun. Tanpa koordinasi yang baik, justru bisa memunculkan masalah baru,” ujar Wathoni, Kamis, 29 Januari 2026.
Wathoni menilai, koordinasi yang lemah dapat menghambat fungsi pengawasan bersama terhadap kualitas dan distribusi menu MBG. Padahal, pengawasan menjadi kunci utama untuk memastikan keamanan pangan bagi siswa.
“Jika koordinasi berjalan, pengawasan bisa dilakukan bersama. Ini menyangkut keselamatan siswa,” tegasnya.
