Minta Adanya Keterbukaan Komunikasi
Terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara SPPG dan sekolah, Wathoni mengakui persoalan tersebut bersifat dilematis. Namun, ia menegaskan, komunikasi dan keterbukaan sejak awal jauh lebih penting daripada persoalan administratif semata.
Pihaknya juga telah menginstruksikan agar pendistribusian dan konsumsi menu MBG pada jam istirahat pertama hingga sebelum pukul 12.00 Wita.
Kebijakan ini bertujuan agar siswa dan guru dapat makan secara bersamaan, sehingga proses pengawasan lebih mudah dan terkontrol.
Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur meminta seluruh SPPG bersikap responsif terhadap setiap keluhan dan masukan dari pihak sekolah. Khususnya terkait kualitas, kebersihan, dan penyajian menu MBG.
Wathoni mengatakan, pihaknya kerap menerima laporan keluhan sekolah tidak segera SPPG tindaklanjuti.
Sorotan terhadap lemahnya koordinasi ini menguat setelah dalam sepekan terakhir tiga dapur MBG di Lotim, Pringgabaya, Suela, dan Suralaga, dugaannya menyajikan makanan basi. Bahkan, terdapat siswa yang mengalami diare usai mengonsumsi menu MBG. (*)
