Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur bersama DPRD, menggelar rapat evaluasi satu tahun pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat DPRD Lombok Timur, Senin, 19 Januari 2026.
Forum ini menilai kinerja MBG sepanjang 2025 sekaligus menyusun strategi penguatan program untuk tahun 2026 agar lebih efektif, transparan, dan berdampak luas.
Sekda Lombok Timur sekaligus Ketua Satgas MBG, M. Juaini Taofik menegaskan, program MBG memberi kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah.
Ia merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat, dampak positif MBG terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lombok Timur.
Meski demikian, Pemda tetap mencermati berbagai dinamika dan kasus yang muncul selama implementasi di lapangan.
Juaini mendorong sekolah memimpin langsung momen makan bersama sebagai kunci kelancaran program.
Ia menyebut, sekolah yang membangun komunikasi intensif dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mampu menjalankan MBG tanpa kendala berarti.
“Sekolah yang berkoordinasi baik dengan SPPG terbukti lancar,” ujarnya.
Mengingat MBG menyajikan makanan segar dengan tingkat risiko tinggi, Pemda berkomitmen memperkuat transparansi dan pengawasan.
Pada pertengahan 2026, Pemda merencanakan pembentukan bidang monitoring yang melibatkan perwakilan masyarakat di luar mitra resmi.
Wadah ini akan menampung keluhan, saran, dan pengawasan wali murid secara cepat. Pemda juga menyiapkan model delegasi kewenangan berjenjang, agar persoalan daerah dapat selesai lebih cepat tanpa selalu menunggu instruksi pusat atau provinsi.
Tekankan Pengawasan Berjenjang
Kepala Regional SPPG Lombok Timur, Eko Prasetyo menekankan peran utama Satgas Kabupaten sebagai pengawas dan pemantau berjenjang.
Ia meminta, Satgas aktif memantau operasional SPPG dan segera melaporkan persoalan ke tingkat provinsi hingga pusat untuk percepatan perbaikan.
Sementara itu, Ketua MBG Lombok Timur, Agamawan menjelaskan, insiden di Kembangsari dipicu faktor edukasi konsumsi.
Ia menyebut siswa membawa pulang susu kedelai yang seharusnya diminum segera, sehingga melewati batas kelayakan konsumsi.
Selain itu, tim menemukan indikasi pemesanan susu yang mendekati masa kedaluwarsa dari mitra penyedia.
“Temuan ini menjadi dasar pengetatan seleksi dan pengawasan mitra ke depan,” ucapnya.
Rapat evaluasi tersebut dihadiri koordinator wilayah Lombok Timur, perwakilan koordinator kecamatan, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pemda dan DPRD menegaskan komitmen memperbaiki tata kelola MBG agar manfaatnya semakin optimal bagi masyarakat Lombok Timur. (*)
