Lombok Timur (NTBSatu) – Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Lombok Timur meminta, seluruh dapur dan penyedia jasa (SPPI/Mitra) memaksimalkan penyerapan pangan lokal.
Langkah ini bertujuan agar program nasional tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan siswa, tetapi juga menggerakkan ekonomi petani dan pelaku UMKM.
Kabupaten Lombok Timur tercatat sebagai wilayah dengan unit layanan MBG terbanyak di Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari lebih 400 titik layanan di tingkat provinsi, sebanyak 213 unit berada di Lombok Timur.
Jumlah ini menjadikan MBG sebagai instrumen strategis penguatan ekonomi lokal jika dikelola dengan tepat.
Sekda Kabupaten Lombok Timur yang juga Ketua Satgas MBG, Dr. Juaini Taofik menegaskan, kunci optimalisasi manfaat MBG terletak pada komunikasi yang efektif antara penyedia dapur dengan potensi pangan daerah.
Ia mengakui masih adanya kendala teknis. Terutama terkait preferensi bahan baku, yang menyebabkan produk UMKM dan hasil tani lokal belum terserap maksimal.
“Mereka sebenarnya ingin mengambil hasil UMKM dan buah lokal, tetapi terkendala selera. Misalnya harus apel, padahal pisang lokal juga nilai gizinya relatif setara,” ujar Dr. Taofik, Selasa, 27 Januari 2026.
Menjelang momentum tertentu seperti bulan Ramadan, Satgas MBG mendorong agar kebutuhan pangan tambahan, termasuk kue kering, tidak lagi dari luar daerah.
Juaini meminta, Dinas Perindustrian dan Dinas Kesehatan aktif mendampingi UMKM di wilayah seperti Kelayu dan Masbagik. Tujuannya, agar mampu memproduksi pangan olahan sesuai standar gizi MBG.
“Pendekatan MBG itu nilai gizi, bukan nilai rupiah. Kita ingin kue kering lokal memiliki kandungan gizi setara produk pabrikan dari luar daerah, sehingga manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah Sediakan Data Harga Komoditas
Untuk memudahkan operasional penyedia dapur MBG, pemerintah daerah juga akan menyediakan data harga komoditas harian melalui Dinas Perdagangan.
Data ini harapannya menjadi acuan penetapan harga, sekaligus mendorong penyerapan hasil pertanian lokal seperti cabai, bawang merah, dan lainnya.
Dampak positif MBG terhadap sektor pertanian mulai terlihat. Juaini mengungkapkan, Nilai Tukar Petani (NTP) Lombok Timur mengalami peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir.
Pada 2024, NTP Lombok Timur berada di angka 123 persen. Di 2025, rilis BPS menunjukkan naik menjadi 138 persen atau meningkat sekitar 14 persen.
“Ini menandakan posisi petani semakin diuntungkan, sementara inflasi daerah masih terjaga di kisaran 3 persen,” jelasnya.
Ke depan, Satgas MBG Lombok Timur berencana melakukan penyempurnaan pada 2026 dengan melibatkan lebih banyak aktor lintas sektor.
Salah satu fokusnya adalah penguatan peran Puskesmas untuk pengawasan lapangan guna memastikan kualitas pangan dan dampak gizi program MBG tetap terjaga. (*)
