Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, menyiapkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp5 miliar dalam APBD Murni 2026.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri mengatakan, dana BTT itu berfungsi sebagai penguatan jaring pengaman kebencanaan dan jumlahnya sama dengan alokasi tahun sebelumnya. Serta, mengantisipasi potensi bencana akibat cuaca ekstrem yang melanda Kota Mataram akhir-akhir ini.
“Dana BTT sudah kami tetapkan dalam APBD Murni 2026. Tahun 2025 lalu, realisasi penggunaannya mencapai lebih dari Rp3 miliar,” ujar Alwan di Mataram, Rabu, 21 Januari 2026.
Selain mengandalkan APBD, Pemkot Mataram juga menggandeng pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Serta, melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk kesiapsiagaan bantuan jika terjadi bencana berskala besar.
Namun, Alwan menyebut, hingga saat ini penanganan dampak bencana masih memanfaatkan anggaran di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH), misalnya, aktif melakukan perantingan pohon guna mencegah pohon tumbang. Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) fokus membersihkan saluran air, mengeruk sedimen, serta mengangkat sampah di sungai untuk mengurangi risiko banjir.
“BPBD dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) juga terlibat langsung mendukung upaya antisipasi dan penanganan dampak cuaca ekstrem,” tambahnya.
Penanganan Bencana Level Siaga
Menurut Alwan, kondisi bencana yang terjadi saat ini, seperti pohon tumbang, longsor di sempadan sungai, banjir di beberapa titik, serta dampak terhadap 11 kepala keluarga, masih dapat ditangani secara sektoral oleh OPD terkait.
“Kondisi kebencanaan Mataram masih pada level siaga. OPD teknis masih mampu menangani dengan anggaran rutin masing-masing,” jelasnya.
Meski Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sempat merekomendasikan peningkatan status ke tanggap darurat, Pemkot Mataram menilai situasi saat ini belum memerlukan penanganan darurat secara menyeluruh.
“Status siaga sudah kami tetapkan sejak awal agar dana BTT bisa dicairkan kapan saja jika kondisi memburuk,” katanya.
Hingga kini, dana BTT 2026 sebesar Rp5 miliar belum cair karena pemerintah masih mengoptimalkan anggaran rutin.
“Kami berharap langkah antisipasi sejak dini. Seperti gotong royong masyarakat dan perbaikan infrastruktur dasar, dapat menekan potensi kerugian selama musim hujan,” ujar Alwan.
Saat ini, Kota Mataram berstatus Siaga Bencana Hidrometeorologi. Pemkot pun membuka kemungkinan meningkatkan status menjadi Siaga Darurat Hidrometeorologi Basah agar penanganan dampak cuaca ekstrem dapat berjalan lebih komprehensif.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram, Akhmad Muzaki menjelaskan, rencana peningkatan status tersebut menyesuaikan kondisi lapangan dan kebutuhan teknis penanganan bencana.
“Jika angin kencang terus berlanjut dan membutuhkan penanganan lebih teknis, status bisa kami tingkatkan menjadi Siaga Darurat Hidrometeorologi Basah,” kata Muzaki melalui sambungan telepon, Rabu, 21 Januari 2026. (*)
