Mataram (NTBSatu) – Operasional 61 armada roda tiga pengangkut sampah di Kecamatan Selaparang tengah menghadapi ujian. Armada yang selama ini menjadi tulang punggung pengangkutan sampah dari lingkungan warga, kini menghadapi keterbatasan anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM). Sementara itu, jarak Tempat Pembuangan Sementara (TPS) semakin jauh.
Dalam kondisi tertentu, pengangkutan sampah beralih ke TPS Bintaro di wilayah Ampenan sebagai langkah antisipasi agar sampah tidak menumpuk. Namun, skema tersebut dinilai hanya layak diterapkan dalam situasi darurat dan bukan solusi jangka panjang.
Camat Selaparang, Mulya Hidayat menjelaskan, pembiayaan operasional seluruh armada roda tiga telah dalam satu paket anggaran tahunan yang melekat di masing-masing kendaraan. Di dalamnya termasuk biaya perawatan dan BBM. Namun, perencanaan anggaran tersebut sejak awal hanya memperhitungkan jarak pengangkutan di lingkup kelurahan.
“Perhitungan BBM memang dirancang untuk ritase pendek. Kalau harus menjangkau lokasi pembuangan yang jauh secara terus-menerus, tentu tidak akan mencukupi,” ujar Mulya, Selasa, 20 Januari 2026.
Ia menyebutkan, setiap armada memperoleh jatah BBM antara 10 hingga 30 liter per bulan menyesuaikan dengan jarak tempuh dari wilayah layanan ke TPS terdekat. Perbedaan alokasi itu untuk menjaga efisiensi operasional.
Dorong Optimalisasi TPS Mobile
Menurutnya, jika armada roda tiga melakukan pengangkutan jarak jauh dalam jangka panjang, maka konsekuensinya adalah penambahan anggaran. Karena itu, Kecamatan Selaparang lebih mendorong optimalisasi sistem TPS Mobile.
Saat ini, dari sembilan kelurahan di Selaparang, lima kelurahan telah menggunakan TPS Mobile, yakni Monjok, Monjok Barat, Monjok Timur, Rembiga, dan Karang Baru. Sementara itu, empat kelurahan lainnya masih mengandalkan TPS Lawata sebagai titik pembuangan.
“Dengan TPS Mobile, roda tiga tidak perlu menempuh jarak jauh. Biaya BBM bisa ditekan dan pelayanan tetap berjalan. Tantangannya tinggal menentukan titik penempatan truk agar tidak menimbulkan penolakan dari warga,” jelasnya.
Meski terdapat wacana penyesuaian rute pengangkutan akibat kondisi tertentu, Mulya memastikan anggaran yang tersedia saat ini masih aman hingga akhir tahun. Pengalihan pembuangan ke TPS yang lebih jauh selama satu atau dua hari, lanjutnya, belum berdampak signifikan.
“Untuk kondisi darurat, anggaran masih bisa menutup. Tapi kalau berkepanjangan, tentu tidak efisien. Karena itu TPS Mobile tetap jadi opsi terbaik,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram, Nizar Denny Cahyadi mengakui, pihaknya tidak menanggung biaya operasional armada roda tiga, termasuk BBM. Oleh sebab itu, ia meminta kesiapan petugas untuk sementara melakukan pengangkutan ke TPS Bintaro.
“Kalau ke Bintaro, otomatis kebutuhan BBM meningkat. Tapi untuk sementara, itu yang bisa dilakukan agar sampah tidak menumpuk,” jelasnya. (*)
